Lumpuhnya Parpol

KOMPAS, Selasa 2 oktober 2012 Oleh Arie Sujito Lengkap sudah jawaban atas sinyalemen yang berkembang sejauh ini bahwa partai politik tengah mengalami kelumpuhan akut. Selama lebih dari satu dekade sejak Reformasi, publik begitu risau atas ingar-bingar dan kontroversi terkait sepak terjang parpol. Kekecewaan demi kekecewaan bermunculan terkait perilaku parpol yang dinilai buruk. Kasus korupsi, oligarki, konflik dan kekerasan, sengketa hukum, pencitraan, serta ragam masalah sejenis akhirnya mendangkalkan peran institusi demokrasi ini. Peristiwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang baru saja usai jadi bukti pelengkap betapa parpol mengalami krisis fungsi. Terbukti, perolehan jumlah kursi di parlemen tidak berbanding lurus dengan perolehan suara di pilkada. Sarana pembelajaran Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa parpol tak lagi efektif. Bahkan, layak dikatakan gagal sebagai mesin mobilisasi suara dalam peristiwa pilkada. Begitu banyak pengalaman berharga layak dikutip untuk dijadikan pembelajaran dari peristiwa Pilkada DKI Jakarta. Pertama, parpol hanyalah institusi politik formal; sekadar menggenggam otoritas administratif dalam pemilu. Selama ini, UU Pemilu memberikan penegasan besaran kewenangan parpol sebagai penentu upaya meraih kuasa formal di eksekutif ataupun legislatif. Namun, kewenangan besar itu tak diikuti oleh kapasitas lembaga politik tersebut dalam menjalankan fungsi representasinya. Politisi gagal mengelola parpol secara modern bahkan asal-asalan. Selain berpola oligarkis, manajemen yang buruk dan korup, kapasitas SDM politisi yang tidak memadai, serta sistem kaderisasi di bawah bayang-bayang feodalisasi dan klientilisme, parpol disibukkan hal-hal pragmatis yang tak ada hubungannya dengan pembangunan sistem politik modern. Akibatnya, tak ada energi dan komitmen parpol untuk mereformasi dirinya. Kedua, figur kandidat cenderung jadi preferensi utama dalam menentukan sikap pemilih, dengan keragaman ukuran. Akumulasi kekecewaan masyarakat yang tak direspons parpol melahirkan beberapa pilihan. Di satu sisi ada golput dan apatisme, di sisi lain menyiasati dengan cara baru. Model menyiasati ini, misalnya, dengan memilih calon independen sebagai alternatif keluar dari sengkarut parpol. Keberhasilan Faisal-Biem mengantongi 5 persen suara pemilih mengalahkan parpol besar dan menengah lebih karena faktor kefiguran dan kerja tim suksesnya. Mereka meyakinkan pemilih yang kecewa pada parpol dan menjaringnya agar tidak golput. Demikian halnya dengan strategi berkompromi, yakni tetap masuk dalam arena politik parpol, tetapi dengan mendukung berdasarkan figur. Fenomena Jokowi-Basuki, sekalipun hanya didukung dua parpol dan dikepung parpol-parpol besar dan menengah, tetapi kefiguran dan rekam jejak yang melekat pada kandidat dianggap simbol perubahan, mampu meraih simpati pemilih. Ketiga, ideologi politik ber- transformasi dan berkembang bukan pada parpol, tetapi justru pada pemilih. Jika ideologi dipahami dalam pengertian nilai-nilai positif yang mampu menjadi rujukan perbaikan situasi dan perbaikan sistem bernegara, spirit ini terekspresikan nyata di kesadaran pemilih. Misalnya, klaim-klaim elite parpol yang memproduksi sentimen SARA dan ditebarkan kepada pemilih tak begitu saja diterima. Sekalipun sentimen parokial dan komunalitas berpengaruh, tetapi ternyata tidak signifikan. Keempat, bagaimanapun, peran media sosial sangat efektif menjadi mesin pencitraan untuk membantu memopulerkan kandidat. Daya jangkau media sosial, khususnya di DKI Jakarta, bukan saja di wilayah elite dan kelas menengah, juga di akar rumput. Simbol, jargon, lagu, video, dan beragam instrumen diproduksi jadi jembatan penghubung, memudahkan pemilih berimajinasi dan mengasosiasikan pada kandidat tertentu. Peran instrumen ini ternyata mempercepat rayapan dukungan pemilih dan partisipasi mereka dalam pilkada. Bahan refleksi Seni berpolitik memang tak punya rumusan baku yang bisa diterapkan dan dipraktikkan secara generik. Namun, dari pengalaman di atas, setidaknya dapat dijadikan bahan refleksi untuk mendorong agar kita segera berbenah menghadapi situasi penyusutan kualitas demokrasi yang kian memprihatinkan. Tentu saja pengalaman itu berguna untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Namun, yang lebih penting dari itu adalah keharusan parpol untuk segera berbenah diri agar tidak terus ditinggalkan pemilihnya. Sejarah mencatat, reformasi 1998 digerakkan aktivis mahasiswa didukung para cendekiawan bersama rakyat, sementara buah reformasi sebagian besar dinikmati oleh politisi parpol. Namun, melihat sejumlah kecenderungannya, sejarah bisa berbalik, di mana reformasi bisa juga menggulung dan mengubur parpol jika mereka tidak berubah. Arie Sujito Dosen Sosiologi Politik UGM

Negara Jangan Kerdil Sikapi Warga Ukraina yang Ditangkap di Papua

Penulis : Astri Novaria Media Indonesia, Minggu, 02 Desember 2012 20:40 WIB JAKARTA--MICOM: Kehadiran warga Ukraina, Arten Shapirenko di perayaan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) membawa pertanyaan di publik. Apakah ada keterlibatan pihak asing dalam aksi kekerasan yang terjadi di Papua selama ini? Pengamat Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sujito menilai kehadiran warga Ukraina, Wanipenko Shapirenko, di perayaan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka sebaiknya tidak dijadikan kesimpulan. Tetapi, lanjutnya, digunakan sebagai informasi yang perlu didalami oleh aparat kepolisian. "Menurut saya itu dijadikan data saja. Nah, kesimpulan komprehensifnya tergantung temuan dari aparat kepolisian. Harus di kroscek dulu, didalami siapa dia di balik ini," ujar Arie saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (2/12). Arie mengatakan, negara tidak boleh menilai ini dengan pendekatan yang kerdil. Dan juga, dia berpendapat, terkait konflik yang masih marak di Papua jangan seperti pemadam kebakaran, dimana ada konflik lalu reaksi dari Pemerintah pun juga sederhana itu saja. "Harusnya negara pakai pendekatan resolusi konflik. Harus berkesinambungan menangani konflik ini Kalau sikapnya masih seperti pemadam kebakaran, masalah ini akan terus ada," tandasnya. Pemberitaan sebelumnya, Wanipenko Shapirenko telah ditangkap oleh polisi dari satuan Kepolisian Resort Manokwari dekat Kantor Dewan Adat Papua wilayah III Kepala Burung, Sabtu (1/12) kemarin. Penangkapan itu terjadi usai sejumlah massa merayakan perayaan hari kelahiran OPM dan sempat ditentang warga papua disana. (*/OL-8) "http://www.mediaindonesia.com/read/2012/12/12/367110/290/101/-Negara-Jangan-Kerdil-Sikapi-Warga-Ukraina-yang-Ditangkap-di-Papua">

Sang Surya Tiada Henti Menyinari

Kompas, Jumat,23 November 2012 MILAD MUHAMMADIYAH KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Simpatisan dan anggota Muhammadiyah memeriahkan peringatan satu abad Muhammadiyah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/11). Acara dibuka Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan dihadiri wakil presiden ke-10 RI, Jusuf Kalla, Ketua DPD Irman Gusman, dan Gubernur DKI Joko Widodo. Ilham Khoiri ”Kami tetap konsisten dan istikamah pada jati diri Muhammadiyah...,” M Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyuarakan tekad organisasi yang dipimpinnya dengan suara lantang. Pidato itu sontak disambut teriakan sekitar 100.000 anggota Muhammadiyah yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) di Senayan, Jakarta, Minggu (18/11) pagi. Hujan deras yang tiba-tiba turun di tengah acara tak menyurutkan semangat hadirin. Mereka adalah pengurus, mahasiswa, siswa, atau pegiat Muhammadiyah dari sejumlah daerah dan Ibu Kota yang tiba sejak subuh. Perayaan serupa juga digelar di sejumlah kota dengan berbagai variasi acara, seperti di Makassar, Malang, dan Yogyakarta. Kemeriahan itu sepadan hari istimewa yang sedang dirayakan: milad (kelahiran) Muhammadiyah 100 tahun silam. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Kembali ke pidato Din, sebenarnya apa jati diri Muhammadiyah? Merujuk pada gagasan dan gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri, organisasi itu dibangun untuk melakukan tajdid (pembaruan) dalam berbagai aspek kehidupan. Melawan kejumudan pemikiran, Muhammadiyah mengobarkan semangat ijtihad dengan rujukan Al Quran dan Hadis, seraya meninggalkan takhayul, bidah, dan khurafat. Keterbelakangan peradaban diatasi dengan membangun pendidikan modern. Kemiskinan diatasi dengan menggalakkan usaha sosial-ekonomi. Rumah sakit dan klinik dibangun demi menyehatkan masyarakat. Muhammadiyah terus tumbuh menjadi organisasi Islam modern dengan jaringan kuat dan luas. Organisasi itu mampu melewati saat-saat sulit pada masa penjajahan, bahkan berperan penting dalam kemerdekaan. Bisa bertahan hingga sekarang tentu prestasi luar biasa. Namun, setelah zaman berubah, Muhammadiyah dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan visi pencerahannya. Kini bangsa Indonesia bergulat dengan proses demokratisasi yang demikian terbuka, sementara globalisasi mendesakkan liberalisme pasar ke penjuru dunia. Saat bersamaan, muncul kelompok-kelompok keagamaan fundamentalis yang gemar melancarkan kekerasan dan aksi intoleran. Menurut Jusuf Kalla, wakil presiden ke-10 RI, yang hadir dalam acara itu, Muhammadiyah telah memberikan pengabdian luar biasa bagi bangsa dan diharapkan terus menebarkan kebaikan. Perayaan milad 100 tahun, kata KH Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU, menempatkan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar tertua di Indonesia. Apa yang diharapkan dari Muhammadiyah? Menurut dosen Sosiologi Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sujito, Muhammadiyah didesak untuk mendorong transformasi etika dan moralitas politik dalam demokrasi untuk kesejahteraan. Muhammadiyah perlu melakukan gerakan antikorupsi, pendidikan pluralisme, dan kampanye politik bersih. Hal itu penting untuk mencerahkan dominasi perilaku partai politik yang kian pragmatis, dangkal, dan hanya memikirkan kelompok. Krisis bangsa ini membutuhkan kerelaan ormas untuk bekerja keras agar cita-cita pemberdayaan bangsa tercapai. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai, Muhammadiyah menghadapi godaan politik besar. Ini terkadang menyeret organisasi itu masuk ke dalam ranah politik praktis yang justru tidak menguntungkan. Padahal, seharusnya lembaga ini netral secara politik dan menjadi kekuatan sosial keagamaan dan penjaga moral. Amar makruf nahi mungkar (perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan mengerjakan perbuatan yang keji) perlu terus didengungkan di tengah-tengah kemerosotan moral dan etika. ”Muhammadiyah memiliki tugas mulia untuk ikut mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan masyarakat,” katanya. Di atas semua itu, pengamat politik dan keagamaan Fachry Ali mengingatkan, agar Muhammadiyah terus menyegarkan visi pembaruan pemikiran keagamaan. Sejumlah tokoh pembaru Islam justru muncul dari luar, seperti Harun Nasution dengan gagasan rasionalisme Islam, KH Abdurrahman Wahid dengan ”pribumisasi” Islam, atau Nurcholis Madjid dengan pemikiran keislaman dan keindonesiaan. Secara pribadi, seorang kader Muhammadiyah, Moeslim Abdurrahman, telah mengembangkan teologi sosial al-maun, semacam konsep pemikiran praksis sosial keagamaan untuk memberdayakan kaum pinggiran. Namun, pembaruan belum dilakukan secara kelembagaan. Bagaimana Muhammadiyah menjawab tantangan demikian? Din Syamsuddin menyadari, perubahan zaman melahirkan geopolitik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Muhammadiyah berusaha menghadapi semua itu dengan penyesuaian diri. Ke dalam, Muhammadiyah bertekad untuk menguatkan kembali etos organisasi. ”Ke luar, Muhammadiyah harus mengambangkan diri demi memberikan sumbangan pemikiran dan gerakan untuk bangsa Indonesia, umat Islam, dan dunia. Kami harus menjadi rahmatan lil’alamin (rahmat bagi semesta),” katanya. Hujan terus mengguyur GBK di Senayan. Tiba-tiba, listrik padam sehingga acara terpaksa mandek di tengah jalan. Namun, ratusan ribu anggota Muhammadiyah tetap setia menunggu. Sejumlah anak muda berlari-lari ke tengah lapangan sambil membentangkan spanduk besar bertuliskan tema milad seabad, ”Sang Surya Tiada Henti Menyinari" http://cetak.kompas.com/read/2012/11/19/03190996/sang.surya.tiada.henti.menyinari

Benahi Ibukota, Jokowi Harus Pelajari Kultur Birokrasi Jakarta

Senin, 24/09/2012 10:05 WIB

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews

Jakarta Terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menurut quick count sejumlah lembaga survei, Jokowi menghadapi tantangan yang besar untuk membenahi Ibukota. Langkah awal yang harus dilakukan Jokowi ialah mengenali medan area kerja, terutama kultur birokrasi di Jakarta.

"Salah satu hal yang harus dilakukan gubernur yang baru yaitu harus mengenali medan area dan kultur birokrasi," ujar pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (23/9/2012) malam.

Arie menilai, kultur masyarakat di wilayah yang baru lebih mudah dipelajari dan dipahami, terutama melalui proses-proses sosial. Namun jika menyangkut birokrasi yang menjadi tipologi pemerintahan suatu daerah, seringkali membutuhkan pengenalan dan pemahaman lebih.

"Secara sumber daya sudah punya, soal budget mudah dipelajari. Yang sulit itu memahami kultur birokrasi seperti apa," tuturnya.

Terlebih birokrasi yang akan dipimpin oleh Jokowi nantinya merupakan peninggalan dari gubernur sebelumnya, yakni Fauzi Bowo. Biasanya orang baru akan sedikit kesulitan memimpin dan mengatur anak buah yang mungkin masih loyal dengan pemimpin sebelumnya.

"Pemimpin lama memang meninggalkan bekas dan ikatan yang kuat. Mental ini harus diubah. Birokasi itu tumpuannya sistem, bukan orang. Kalau sistemnya baik, orangnya ganti tidak ada masalah. Bukan melayani atasan tapi melayani masyarakat," cetus Arie.

Oleh karena itu, Jokowi harus mampu mempelajari dan menjadikan para birokrat sebagai mitra kerjanya yang sinergis.

Terutama, karena sejumlah target kerja gubernur senantiasa bersentuhan dengan perangkat birokrasi. Seperti target soal pengentasan kemiskinan dan kemacaten, Jokowi harus memiliki rute memadai dan strategi tertentu.

"Dengan mempelajari, bisa diketahui lelet di level apa, punya treatmant yang berbeda-beda. Di Indonesia kan selalu konservatif dan lamban," tandasnya.
http://news.detik.com/read/2012/09/24/100517/2031736/10/benahi-ibukota-jokowi-harus-pelajari-kultur-birokrasi-jakarta

Jadi Ketua Fraksi, Saatnya Hidayat Tampil

Sabtu, 22 September 2012, 05:00 WIB REPUBLIKA.CO.ID,Beberapa bulan terakhir, salah satu tokoh politik di negara ini, Hidayat Nur Wahid (HNW), menjadi bahan pembicaraan publik. Dimulai dari “keikhlasannya” untuk dicalonkan menjadi calon gubernur (Cagub)DKI Jakarta hingga akhirnya kembali didudukkan sebagai Ketua Fraksi PKS DPR RI. Sejumlah pihak menganggap, posisi yang ditawarkan kepada Hidayat memang terasa tidak “pas”. Hidayat pada dua pemilu sebelumnya sempat digadang-gadang untuk dicalonkan sebagai calon presiden atau setidaknya wakil presiden dari PKS. Tapi, kemudian publik dibuat terperangah karena PKS tiba-tiba mencalonkannya sebagai cagub dalam Pemilukada DKI Jakarta. Padahal, sebelumnya nama kader PKS, Triwisaksana, yang banyak disebut akan dicalonkan PKS. Kali ini publik dibuat kaget dengan ditempatkannya Hidayat sebagai ketua Fraksi PKS DPR. Banyak yang menganggap bahwa posisi ini tidak pas untuk Hidayat, mengingat sebelumnya Hidayat pernah menduduki posisi ketua MPR RI. Pengamat politik Universitas Gajah Mada Arie Sudjito menilai, pengangkatan ini sengaja untuk memberi “panggung” dan ruang yang lebih luas bagi Hidayat untuk menghadapi Pemilu 2014 mendatang. “Saya pikir memang HNW sengaja diberi panggung untuk melihat elektibilitas publik terhadap HNW,” kata Arie Sudjito, Jumat (21/9). Arie menambahkan, bukan tidak mungkin pengangkatan Hidayat sebagai Ketua Fraksi PKS DPR ini berkaitan dengan kandidat calon presiden (capres) alternatif yang akan diajukan PKS pada 2014 mendatang. Sebelumnya sempat terdengar, PKS akan mencalonkan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai capres dari PKS. Dengan menjadi ketua fraksi, PKS akan melihat sejauh mana respons publik terhadap sosok Hidayat. Jika respons publik terhadap Hidayat cukup besar, PKS memiliki pilihan lain yang akan diajukannya sebagai capres. Selain itu, menurut dia, keberadaan Hidayat di DPR juga untuk menyatukan faksi-faksi yang sempat terjadi di tubuh internal PKS sendiri. Pada beberapa kasus, tidak bisa dimungkiri adanya perpecahan di tubuh PKS. Ia menyebutkan beberapa kasus yang membuat perpecahan di tubuh PKS, seperti kasus kriminalisasi mantan anggota DPR, Misbakhun, sikap PKS dalam kasus Century, dan posisi PKS dalam pemerintahan. Sosok Hidayat yang cukup disegani di PKS diyakini akan menyatukan faksi-faksi di tubuh PKS untuk menghadapi 2014. Redaktur: M Irwan Ariefyanto Reporter: Bilal Ramadhan

Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau kalah dengan partai lain yang sudah mendeklarasikan sejak awal calon presiden mereka. PKS mencalonkan sang presiden partai Lutfhi Hasan Ishaaq. BagPengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, Luthfi berpeluang kecil maju sebagai capres yang diusung PKS. Pada Pemilu 2014 nanti, PKS kemungkinan besar masih jadi partai medioker, belum masuk jajarang elite yang bisa mengusung calon sendiri.

Rabu, 05/09/2012 08:42 WIB

Mungkinkah Presiden PKS Luthfi Hasan Jadi Capres 2014?

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau kalah dengan partai lain yang sudah mendeklarasikan sejak awal calon presiden mereka. PKS mencalonkan sang presiden partai Lutfhi Hasan Ishaaq. Bagaimana peluangnya?

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, Luthfi berpeluang kecil maju sebagai capres yang diusung PKS. Pada Pemilu 2014 nanti, PKS kemungkinan besar masih jadi partai medioker, belum masuk jajarang elite yang bisa mengusung calon sendiri.

"Sebenarnya, PKS tahu Luthfi tidak akan menjadi capres. Mereka hanya ingin menyampaikan ke publik kalau punya calon. PKS punya kapasitas," kata Arie saat berbincang lewat telepon, Rabu (6/9/2012).

Sebagai partai yang duduk di parlemen, PKS jelas ingin punya calon sendiri dari internal sebagai capres. Mereka tak mau kalah dengan partai lain seperti Gerindra, Hanura, PAN dan Golkar yang sudah jauh-jauh hari mengusung nama capres.

"Saya yakin PKS juga masih belum bisa mengkalkulasi bagaimana peluang Luthfi ke depan. Ini bagian dari membangun image, bahwa kami eksis," terangnya.

Secara matematis, peluang Luthfi jadi capres 2014 memang agak sulit. PKS harus kerja keras mendapat kursi mayoritas di parlemen. Mereka harus bersaing dengan partai-partai nasionalis lain yang juga sudah menarik ancang-ancang sejak lama.

"Sekali lagi, ini masih panjang. Jadi bursa ini belum tentu laku juga. Bisa jadi ada yang beli. Ada juga yang diskon atau tidak," analisanya.

Luthfi Hasan Ishaaq MA merupakan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera periode 2009 - 2014. Saat ini dia juga menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS periode 2009 - 2014.

Lulusan Punjab University, Pakistan, dan mengambil gelar master dalam program Islamic Studies ini menguasai beberapa bahasa. Selain itu, Luthfi juga pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun ketika itu mantan Sekjen Parta Keadilan (PK) semasa kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail ini bertugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa.

Luthfi juga merupakan salah satu pendiri PK pada tahun 1998 yang merupakan cikal bakal dari PKS.

(mad/ndu)

http://regional.kompas.com/read/2012/08/24/0217266/Urbanisasi.Tak.Selalu.Merugikan

KEPENDUDUKAN

Urbanisasi Tak Selalu Merugikan

Jumat, 24 Agustus 2012 | 02:17 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah masih menganggap urbanisasi sebagai ancaman kenyamanan penduduk kota. Permukiman kumuh, semrawutnya kota, hingga kriminalitas sering dikaitkan dengan warga dari daerah. Padahal, kehadiran orang desa tetap menguntungkan kota.
”Pengelolaan kota eksklusif, memandang kota hanya dibesarkan oleh dirinya sendiri. Padahal, orang kota tidak bisa berbuat banyak tanpa orang desa,” ujar sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/8).
Pekerja rumah tangga, sopir, tukang sampah, tukang sapu, dan buruh pabrik adalah sebagian pekerjaan yang digeluti warga dari desa. Ketiadaan mereka selama mudik Lebaran terbukti memusingkan warga kota.
Kedatangan warga desa ke kota-kota besar seusai Lebaran seharusnya memberi dampak positif jika pemerintah kota punya rencana mengelola mereka. Pengerahan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyisir dan memulangkan pendatang tak akan pernah efektif selama pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja di desa atau kota kecil tak pernah dilakukan.
Ketua Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi mengatakan, saat ini 54 persen penduduk Indonesia tinggal di kota. Selain akibat urbanisasi, banyak desa juga telah berkembang menjadi kota.
”Lebih banyaknya penduduk yang tinggal di kota sebenarnya pertanda baik. Artinya, makin banyak warga yang menikmati infrastruktur memadai,” katanya.
Namun, itu hanya terjadi di kota-kota yang sedang berkembang selain Jakarta. Jakarta sudah jenuh. Akibatnya, kualitas hidup mereka yang tak mampu bersaing di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan dengan orang desa.
Untuk mencegah makin derasnya urbanisasi, lanjut Sonny, Pemerintah Jakarta perlu bekerja sama dengan paguyuban-paguyuban warga pendatang. Imbauan untuk tidak pindah ke kota harus terukur, didasari fakta berapa banyak pendatang yang berhasil di Jakarta setiap tahun.
Arie menambahkan, kreativitas warga desa perlu dikembangkan hingga mampu berinovasi di tengah keterbatasan sumber daya ekonomi desa. Pemerintah daerah harus berupaya agar daerahnya nyaman secara sosial dan ekonomi hingga masyarakat betah tinggal di desa. (MZW)

Home > Nasional > Politik

'Bukan Hartati, tapi Anas dan SBY yang Jadi Beban Demokrat'

Senin, 13 Agustus 2012, 19:30 WIB

Tahta Aidilla/Republika

Hartati Murdaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mundurnya Hartati Murdaya Poo dari anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat dipandang tak akan mendongkrak popularitas Partai Demokrat.

Justru menurut  pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito untuk memperbaiki elektabilitas partai pemenang pemilu ini dengan menindak tegas tokoh-tokoh partai yang selama ini terkait dengan kasus Nazaruddin. Antara lain, ketua umum Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh dan tokoh-tokoh elit partai lainnya.

Cara lainnya, cetus Arie, ketegasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai tokoh di Partai Demokrat. "Selain itu, selama SBY belum punya sikap tegas terkait posisi Democrat di antara banyaknya tersangka, maka posisi Democrat akan tetap terbayang-terbayang di posisi ini,’’ jelas dia saat dihubungi, Senin (13/8).

Di dalam kasus perselisihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri pun SBY dianggap tidak memperlihatkan sikap yang tegas. "SBY itu selalu dikaitkan dengan Demokrat dan malah menjadi beban. Apa pun yang terjadi di Demokrat itu berpengaruh ke SBY. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilakukan SBY berpengaruh ke Demokrat,’’ cetus Arie.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/08/13/m8ozdv-bukan-hartati-tapi-anas-dan-sby-yang-jadi-beban-demokrat

Jumat, 20/07/2012 15:57 WIB

Jokowi vs Foke, Bagaimana Golput di Putaran Kedua?

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta Saat digelar dengan enam pasangan, angka pemilih golongan putih (golput) di putaran pertama Pilgub DKI Jakarta mencapai angka 36 persen. Bagaimana dengan putaran kedua, di mana tinggal tersisa Jokowi-Basuki versus Foke-Nara?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito menilai ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di putaran kedua. Namun prediksinya, angka golput malah akan meningkat.

"Saya kira akan meningkat," kata Arie saat berbincang lewat telepon, Jumat (20/7/2012).

Menurut dosen pengajar Sosiologi ini, banyak faktor yang bisa menyebabkan peningkatan itu terjadi. Pertama, suasana Pilgub DKI yang memanas bukan karena substansi, tapi lebih ke pencitraan, bahkan cenderung ke isu SARA.

"Isu SARA itu dangkal dan kemungkinan meluas, itu tidak menarik bagi masyarakat dan malah bikin golput meningkat," terangnya.

Kedua, calon yang dipilih masyarakat kini terbatas. Bila sebelumnya ada enam pasangan calon, kini hanya tersisa dua pasangan yang belum tentu sreg di hati sebagian pemilih.

"Misalnya belum tentu pemilih Faisal-Biem milih mereka berdua. Pemilih Faisal itu punya sikap, lebih cerdas, tidak digerakkan duit, tidak akan mudah dia dukung Jokowi," paparnya.

Ketiga, ada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum beres. KPU DKI harus segera menyelesaikan masalah ini, bila di putaran kedua ingin menekan angka golput.

"Kecuali KPUD punya strategi lain, misalnya mempermudah pemilih untuk menyalurkan suaranya," harap Arie.

Meski angka golput tetap cenderung tinggi, Arie memprediksi Jokowi-Basuki bakal tetap unggul di putaran kedua. Selain punya angka besar saat putaran pertama, pasangan yang didukung oleh Gerindra dan PDIP itu juga mampu mengemas kelemahan Foke jadi sebuah peluang suara.

"Dia berhasil memanfaatkan momentum kelemahan Foke," tutupnya.

Foke dan Jokowi Harus 'Perang' Substansi, Bukan Citra atau SARA

Jumat, 20/07/2012 14:25 WIB 
Rachmadin Ismail - detikNews

 Jakarta Pertarungan antara pasangan Jokowi-Basuki dan Foke-Nara di putaran pertama Pilgub DKI Jakarta dinilai hanya menyangkut pencitraan saja. Di putaran kedua nanti, keduanya harus lebih sering adu substansi program kerja, jangan malah memunculkan isu SARA.

"Seharusnya nanti lebih banyak perang substansi, kemarin itu hanya citra. Jangan terjebak perang citra terus," ujar pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito, saat berbincang lewat telepon, Jumat (20/7/2012).

Menurut Arie, isu SARA yang belakangan ramai juga jangan sampai terus digulirkan. Selain dangkal, isu itu hanya akan membuat suasana demokrasi di Jakarta tak kondusif.

"Malulah kalau SARA, kemarin itu perang citra saja sudah buruk, apalagi perang SARA. Harusnya jangan perang SARA, tapi substansi," sambungnya.

Kemenangan Jokowi pada putaran pertama, kata pengajar Sosiologi UGM ini, lebih kepada faktor citra. Wali Kota Surakarta itu mampu mengemas dirinya lebih baik dari Foke, yang incumbent dan tercitrakan buruk kinerjanya.

"Jokowi bukan incumbent, jadi dia seolah figur perubahan dan berhasil mengolah kelemahan Foke. Tapi tak ada yang istimewa soal substansi dari Jokowi. Dia hanya berhasil memanfaatkan momentum kelemahan Foke," paparnya.

Sebelumnya dalam rekapitulasi penghitungan suara pilgub DKI Jakarta, Jokowi-Basuki unggul. Mereka mendapat 42,6 persen suara, meninggalkan Foke-Nara yang mendapat 34,05 persen.

Berikut hasil final penghitungan suara (real count) yang rekapitulasinya dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012) dan dibacakan langsung oleh Ketua KPUD DKI Jakarta Dahliah Umar:

1. Pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli: 1.476.648 (34,05%)
2. Pasangan Hendardji dan Rieza: 85.990 (1,98%)
3. Pasangan Joko Widodo dan Basuki T Purnama: 1.847.157 (42,6%)
4. Pasangan Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini: 508.113 (11,72%)
5. Pasangan Faisal Basri dan Biem Benjamin: 215.935 (4,98%)
6. Pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono: 202.643
(4,http://news.detik.com/read/2012/07/20/142523/1970589/10/foke-dan-jokowi-harus-perang-substansi-bukan-citra-atau-sara67%)

(mad/nrl)

Putusan MA Tak Penjara Korupsi Rp 5 Juta Angin Segar untuk Koruptor

Minggu, 15/07/2012 16:40 WIB Sukma Indah Permana - detikNew

Jakarta Putusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak memenjarakan terdakwa korupsi Rp 5 juta disayangkan banyak pihak. MA dinilai memberikan angin segar bagi koruptor dan bencana bagi masyarakat.

"Ini akan memberi angin segar untuk koruptor dan bencana untuk masyarakat. Koruptor itu kan orang-orang dari kelas elit dan penguasa," ujar sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito saat dihubungi detikcom, Minggu (15/7/2012).

Menurutnya, korupsi di Indonesia saat ini sudah merusak sistem. Dengan keluarnya putusan ini, MA membuka peluang bagi koruptor bersiasat untuk dapat lolos dari jeratan hukum.

"Kita tahu, hakim tipikor di daerah-daerah juga banyak yang memberikan hukuman ringan dan juga membebaskan. Sekarang justru malah diberi celah lebih lebar lagi," tambahnya.

Arie juga menilai bahwa putusan ini merupakan langkah mundur dalam proses pemberantasan korupsi. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang masih belum tersentuh para penegak hukum, misalnya membenahi proses hukuman bagi koruptor.

"Banyak koruptor yang dapat fasilitas spesial, itu kan harusnya dibenahi dulu. Semestinya ada progres, ini malah mundur," tutur Arie.

Selain itu, Ari juga menilai bahwa putusan ini bersifat diskriminatif dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. "Yang maling ayam saja dipenjara, ini akan membuat masyarakat tidak percaya pada lembaga hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui Agus adalah Sekretaris Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur, dan penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mempergunakan dana ADD tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 5,795 juta. Sedangkan anggaran sebesar Rp 29,928 telah dipergunakan untuk pembangunan jalan paving di Dusun Mujahidin, Dusun Krajan dan Dusun Baiturrohman.

PN Probolinggo dan PT Surabaya mengganjar Agus Siyadi dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dan uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi. Tidak terima, Agus pun kasasi dan dikabulkan.

"Menjatuhkan pidana selama 2 bulan. Pidana itu tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari selama 4 bulan berakhir apabila terdakwa dipersalahkan," demikian bunyi putusan yang diketok pada 25 Januari 2012 oleh majelis hakim Imron Anwari (ketua), Surachmin dan MS Lumme.

(asp/nal)
http://news.detik.com/read/2012/07/15/164034/1965793/10/putusan-ma-tak-penjara-korupsi-rp-5-juta-angin-segar-untuk-koruptor

Parpol Diduga Hambat Suara Calon Independen

Perkotaan, Koran Jakarta

Jumat, 20 Juli 2012

Pilkada DKI I Anggota KPU DKI Layak Diberikan Sanksi

IST

JAKARTA - Partai politik (parpol), Dinas Kependudukan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta diduga melakukan rekayasa dan sengaja membuat kebijakan yang tidak membolehkan warga menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai tanda sah untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta.

"Tujuan dari rekayasa itu adalah untuk menghambat laju dan melesatnya pasangan calon independen," tegas Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, di Jakarta, Kamis (19/7).

Said mempertanyakan kebijakan KPU Provinsi DKI Jakarta, mengapa pada putaran pertama penggunaan KTP atau KK tidak diperbolehkan untuk memilih. Padahal, pada pemilihan presiden putaran kedua 2009, penggunaan KTP dan KK telah dilegitimasi pengunaannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apakah pola seperti ini yang disebut demokrasi? Parpol terindikasi tidak rela calon independen menjadi pemenang. Ada indikasi kuat untuk menyingkirkan calon independen dalam percaturan politik nasional. Parpol tidak boleh mematikan hak rakyat yang ingin mendukung calon independen," tegas Said.

Perkiraan jumlah warga DKI yang tidak bisa memilih 1,3 juta jiwa atau sepertiga dari jumlah pemilih. Pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemenang putaran pertama hanya memperoleh 1.847.157 suara.

Jumlah tersebut sedikit sekali perbedaannya dengan jumlah suara yang hilang, yakni 1,3 juta jiwa. Said menambahkan bila calon independen menang dalam Pilkada DKI Jakarta, bukan tidak mungkin dorongan agar calon independen diperbolehkan maju dalam Pilpres 2014 bakal menguat.

Itulah yang paling dikhawatirkan oleh partai politik. Melalui perhitungan manual, Kamis (19/7), KPU DKI Jakarta resmi menetapkan pasangan nomor urut 3, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, sebagai pemenang pada putaran pertama dengan perolehan 1.847.157 suara.

Pada posisi kedua, pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli memperoleh 1.476.648 suara, sedangkan pasangan calon dari jalur independen dengan nomor urut lima, Faisal Basri dan Biem Benjamin memperoleh 215.935 suara.

Banyak keanehan dalam DPT Pilkada DKI. Berdasarkan pantauan Koran Jakarta, banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama 11 Juli lalu. Puluhan warga Gading Nias Residence, Kelapa Gading, Jakarta Utara, misalnya, terpaksa berunjuk rasa di tempat pemungutan suara (TPS) 092 karena nama mereka tidak ada di DPT, padahal mereka sudah mendaftar.

Kekecewaan yang sama dialami sejumlah warga di RT 10 RW 07, Tugu Selatan, Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Ivon Kencen, istri dari Simon Simanjuntak, misalnya, tidak mendapatkan kartu undangan dan kartu pemilih, padahal suaminya mendapatkan kartu tersebut. "Bagaimana mungkin itu terjadi. Dalam satu KK, suami bisa memilih, tetapi istrinya tidak. Ini konspirasi," tegas Said.

Mendapat Sanksi
Hal yang sama diungkapkan pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito. Arie juga menilai terlalu aneh bila banyak ditemukan satu keluarga ada yang terdaftar dan ada yang tidak. "Padahal, tinggal satu rumah. Sangat mungkin itu disengaja sebagai upaya menjegal kandidat tertentu. Saya kira publik harus kritis," kata Arie.

Kredibilitas KPU DKI patut dipertanyakan. Bila terbukti melakukan kesengajaan, Arie setuju KPU DKI diberikan sanksi berupa pencopotan dari jabatannya. Ketidakprofesionalan KPU DKI itu telah menyebabkan Pilkada DKI berlangsung tidak fair.

"Jika proses pilkada tidak sehat, hasilnya akan dipertanyakan. Di situlah akan muncul krisis legitimasi terhadap pemenang pilkada," kata Arie. ags/nsf/frn/P-4http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/96138

Publik Butuh Capres Alternatif

NASIONAL | Polka1Kamis, 19 Juli 2012

Pilpres 2014 I Parpol Harus Tetap Ada di Alam Demokrasi
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, mengatakan calon presiden (capres) alternatif bisa mengobati kejenuhan publik terhadap caloncalon yang diusung partai saat ini.

Partai pun mestinya jangan alergi terhadap calon alternatif dan tak mematok harga mati bahwa capres itu harus dari internal partai. "Berdasarkan kebutuhan kuali tas demokrasi, capres alternatif diperlukan. Sekarang kan terjadi kejenuhan terhadap calon-calon dari partai," kata Arie, di Jakarta, Rabu (18/7).

Calon alternatif yang diperlukan, kata Arie, dalam pengertian memiliki dia itu benar-benar calon yang punya kapasitas dan menjadi harapan rakyat. Karena selama ini yang tersaji adalah calon-calon stok lama yang jelas-jelas sebagian besar reputasinya kurang mengkilap.

"Paling capres alternatif itu adalah orang yang punya kredibilitas kuat dan tidak tersangkut kasus korupsi." Sehingga, kata dia, mampu mendongkrak harapan baru. Ketika panggung politik tercemar oleh kasus-kasus korupsi, apatisme publik kian melonjak.

Ditambah lagi, nama-nama yang sekarang digadang sebagai capres, hanya bermodal uang dan popularitas. "Jika capres baru yang bersih dan kredibel tak muncul maka demokrasi akan terus lesu," kata dia. Saatnya figur bersih dan memiliki leadership kuat diperlukan untuk perbaikan keadaan Indonesia.

Dia tak mesti datang dari parpol. Namun sosok yang tak punya jejak rekam buruk. Arie menambahkan saatnya pemilih kritis dan tidak terpesona pendekatan pencitraan. Dan memilih figur berdasarkan trackrecord, komitmen ideologi perjuangan, serta cita-citanya.

Secara terpisah, mantan Presiden BJ Habibie berharap Pemilihan Presiden 2014 memberikan kesempatan bagi capres yang bukan berasal dari partai politik. Pernyataan ini tidak lain karena kegerahan dia terhadap sikap partai politik yang mudah mengeluarkan ultimatum akan memecat kader jika mencalonkan diri sebagai presiden dari partai lain.

"Itu merugikan karena partai akan kehilangan kadernya yang potensial. Ada satu budaya Indonesia yang bisa diterapkan yakni mengalah untuk menang. Jadi, kalau ada senior yang akan maju, beri kesempatan kepada senior," ujar BJ Habibie saat menjadi pembicara dalam peringatan satu tahun acara "Managing The Nation With Tanri Abeng," di Jakarta, Selasa (18/7) malam.

Kader Potensial
Habibie menyarankan jika ada kader potensial yang mendapatkan ultimatum seperti itu, sebaiknya jangan sampai mau keluar. Sebaliknya, dia harus bisa merongrong orang yang mengancamnya untuk keluar dari partai.

"Asalkan ada dasar hukum yang membolehkan," ujar dia. Sebelumnya, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyatakan siap dipecat dari Partai Golkar jika ada partai politik yang mengusungnya sebagai capres.

Hal itu terkait dengan salah satu keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Bogor, pada 28-30 Juni 2012, jika ada kader Partai Golkar yang diusung sebagai capresn atau calon wakil presiden dari partai lain, akan diberhentikan.

Rapimnas Partai Golkar itu juga memutuskan mengusung secara resmi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, sebagai capres dari partai tersebut. Beberapa partai mulai memberi lampu hijau pada Jusuf Kalla untuk maju sebagai capres 2014.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menambahkan walaupun pandangan masyarakat terhadap parpol semakin sinis, dia masih melihat parpol harus tetap ada di alam demokrasi. "Okelah kalau kita sekarang tidak happy dengan keberadaan partai politik. Tapi parpol harus tetap ada karena merupakan pilar demokrasi," ujarnya.

Menurut dia, parpol sudah teruji sebagai tempat persemayaman pemimpin-pemimpin yang demokratis. "Memang saat ini kita tidak nyaman dengan keberadaan parpol yang selalu elitis. Parpol yang tertinggi menindas parpol baru agar tidak muncul bahkan anaknya sendiri," jelas dia.

Oleh karena itu, masyarakat harus mendorong agar parpol-parpol yang ada sekarang jadi lebih baik dan tidak menindas. Menurut dia, parpol lebih baik ada dibandingkan tidak ada sama sekali karena bisa mengimbangi otoriterisme. "Tinggal kita sendiri mendorong agar parpol jadi lebih baik seperti di Amerika. Kita harus mendorong ke arah sana," tegasnya.

Mahfud juga mengkritik sistem perpolitikan di Indonesia yang pihak parpol selalu mengasumsikan bahwa figur yang terbaik adalah ketua umum. Padahal ketua umum merupakan hasil kongres, yang mungkin bisa dimanipulasi. "Padahal banyak kader-kader yang lebih berkompeten untuk maju sebagai pemimpin," kata Mahfud. ags/nsf/Ant/P-3
ISTIMEWA
http://m.koran-jakarta.com/?id=96055&mode_beritadetail=1 

Pemilih Harus Sensitif dan Menjaga Rasa Solidaritas

Tribunnews.com - Selasa, 10 Juli 2012 09:32 WIB

Laporan Wartawan Tribun Jakarta Mochamad Faizal Rizki
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menanggapi ancaman besar terjadinya politik uang saat masa pencoblosan, Pengamat Politik dari UGM Arie Sudjito mengatakan, pemilih harus solid berjejaring dan menjadi pengawas aktif.
"Pemilih harus sensitif dan menjaga rasa solidaritas. Kekuatan Faisal-Biem adalah pada solidaritas warga," kata Arie melalui siaran pers yang diterima Tribun Jakarta Selasa, (10/7/2012).
Arie mengimbau masyarakat untuk langsung mengangkatnya ke publik dan media jejaring sosial, jika menemukan terjadinya pelanggaran tersebut.
"Jangan takut represi. Hukum harus ditegakkan agar warga berdaulat. Harus secepatnya diangkat ke publik (jika ditemui pelanggaran)," lanjut dia.
Arie menyarankan agar Tim Sukses Faisal-Biem menggandeng media dengan menyiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sekaligus memastikan perlawanan terhadap kelompok-kelompok manipulator tersebut.http://jakarta.tribunnews.com/2012/07/10/pemilih-harus-sensitif-dan-menjaga-rasa-solidaritas

Menembus Kebuntuan dengan Calon Independen

JAJAK PENDAPAT KOMPAS

Senin, 16 Juli 2012 

Sultani

Kehadiran calon independen dalam pemilihan kepala daerah memiliki legitimasi yang sah seperti halnya kontestasi melalui partai politik. Kemunculannya menjadi alternatif bagi keberadaan partai politik yang semakin oligarkis dan berorientasi kepada politik uang.
Tampilnya pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-A Rizki Patria dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 sebagai calon nonparpol menarik perhatian sejumlah kalangan. Di tengah dominasi mekanisme melalui partai politik dan pragmatisme pemilih di Jakarta, kedua pasangan calon ini bisa mengumpulkan dukungan langsung dari masyarakat sebagai syarat pencalonan.
Sebut saja Faisal Basri dan Biem Benjamin dalam Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Popularitas dan integritas Faisal sebagai seorang aktivis dan intelektual cukup dikenal luas oleh publik Jakarta. Sementara Biem Benjamin adalah putra Betawi asli yang juga anak dari seniman kondang Jakarta, (almarhum) Benyamin Sueb. Kekuatan inilah yang menjadi modal dasar pasangan ini untuk mendapatkan tiket masuk ke arena pilkada.
Meski tidak lolos ke putaran kedua, pasangan calon independen ini telah mencuri perhatian dan simpati publik. Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada 11 Juli 2012 memperlihatkan, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin mendulang suara (5,07 persen) di atas perolehan suara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono (4,74 persen) yang diusung oleh sejumlah parpol.
Koreksi parpol
Calon independen bukanlah hal baru dalam sistem politik Indonesia. Pada Pemilu 1955, keberadaan calon independen sebagai peserta pemilu sudah diakomodasi secara konstitusional oleh negara. Para tokoh yang enggan menggunakan parpol sebagai kendaraan politik lebih memilih jalur nonparpol untuk menjadi anggota konstituante.
Pada masa Orde Baru, keberadaan calon independen dihapus seiring dengan proses fusi terhadap organisasi peserta pemilu. Artinya, untuk menduduki jabatan-jabatan politis seperti anggota DPR/DPRD, rezim Orde Baru hanya mengakomodasi melalui tiga partai politik yakni Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Mekanisme seperti ini terus bertahan hingga era Reformasi.
Pendeknya, sejak Pemilu 1971-2004 rakyat Indonesia hanya dibiasakan memilih partai sebagai sarana untuk mengantarkan wakil-wakilnya menuju parlemen dan jabatan politik lainnya. Dalam kurun waktu empat dekade tersebut, parpol telah mendominasi orientasi dan pilihan politik rakyat.
Namun, kecenderungan orientasi kepada kekuasaan membuat parpol mengabaikan fungsi kelembagaannya dan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama perjuangan. Politik representasi yang otorisasinya melekat pada parpol gagal dimanfaatkan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kondisi inilah yang menghancurkan citra parpol saat ini. Dalam sejumlah pengumpulan pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terungkap tentang citra negatif partai politik di mata publik.
Dalam jajak pendapat pada Mei dan November 2011 terungkap bahwa apresiasi publik begitu rendah terhadap fungsi parpol. Mayoritas responden (80-an persen) menjawab tidak puas terhadap fungsi parpol ini. Tahun ini, melalui jajak pendapat yang dilakukan pada Maret, April, dan Mei terungkap pula hasil yang sama. Ketidakpuasan masih mendominasi jawaban responden.
Rendahnya apresiasi publik terhadap fungsi parpol terutama dipicu terungkapnya banyak kasus korupsi baik oleh anggota DPR/DPRD maupun kepala daerah yang diusung oleh parpol.
Terobosan baru
Ketika pemerintah membuka keran hukum bagi masuknya kandidat dari jalur nonparpol melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, animo masyarakat untuk menggunakan jalur ini meningkat. Setelah kemenangan pasangan calon independen dalam Pilkada Kabupaten Rote Ndao (NTT), Kabupaten Batubara (Sumatera Utara), dan Garut (Jawa Barat) pada 2008, calon independen terus bermunculan.
Catatan Litbang Kompas menunjukkan, sepanjang pelaksanaan pilkada tahun 2010, calon independen muncul dalam 71 pilkada kabupaten/kota yang tersebar di 17 provinsi. Dibandingkan dengan jumlah kandidat berbasis parpol, calon independen hanya sepertiga bagian (30,8 persen) dari total 426 pasang kandidat.
Dari semua calon independen yang bertarung, hanya 10 pasang yang memenangkan pilkada. Sisanya kalah dengan dukungan suara yang bervariasi. Meski masih jauh di bawah kemenangan calon-calon dari parpol, dukungan terhadap calon independen ini merefleksikan munculnya harapan baru dari rakyat.
Kepercayaan terhadap calon independen menguat lantaran mereka dipercaya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang relatif lebih kecil ketimbang calon dari parpol. Pendapat ini terungkap dalam survei Kompas pada November 2011 dan Mei 2012.
Hasil survei publik tersebut menyatakan bahwa parpol masih mengutamakan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan rakyat. Fenomena ini bisa dilihat dari kualitas para penyelenggara negara yang berasal dari partai politik.
Jajak pendapat Kompas pada Agustus tahun lalu mengungkapkan dua dari tiga responden menyatakan tidak puas terhadap para penyelenggara negara yang terpilih melalui parpol.
Calon independen dipercaya bisa meminimalkan praktik korupsi karena setiap calon tidak punya kewajiban untuk membayar mahar kepada parpol sebagai uang sewa kendaraan politik. Artinya, dengan calon independen, biaya politik bisa ditekan seminimal mungkin.
Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Arie Sudjito mengatakan, ”Calon independen merupakan alternatif untuk menjawab kebuntuan politik supaya tidak terjadi frustrasi politik. Calon independen hendaknya dianggap sebagai alternatif mengatasi stagnasi politik, serta menjebol kebuntuan oligarki dan manipulasi politik representasi.” (Kompas.com, 19/6/2012).
Dengan kata lain, terobosan baru yang diharapkan bisa dilakukan calon independen adalah mengoreksi kebuntuan oligarki dan perilaku korup yang selama bertahun-tahun telah diciptakan oleh parpol.(Litbang Kompas)
http://nasional.kompas.com/read/2012/07/16/02210954/Menembus.Kebuntuan.dengan.Calon.Independen

Calon Independen Muncul Akibat Frustrasi Politik

Penulis : Kurnia Sari Aziza | Selasa, 19 Juni 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta terbilang sangat unik karena doiikuti dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen. Kemunculan calon non-partai ini dinilai sebagai pertanda rasa frustrasi warga terhadap kehidupan berpolitik.
Staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, mengatakan, Independensi itu muncul karena adanya situasi kegundahan politik di mana-mana. Ia menilai keberadaan calon independen itu merupakan terobosan baru.
"Kalau masyarakat ini semakin frustasi tidak ada jalan penyelesaiannya, maka situasi politik menjadi chaotic," ujar pengamat sosiologi itu dalam diskusi "Mencari Pemimpin Jakarta: Independen atau Partai"  di Gedung Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2012).
Ia mengatakan, dorongan reformasi partai politik (parpol) ternyata tidak menghasilkan perubahan mendasar. Dari situlah masyarakat melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan untuk memastikan agar demokrasi dan konsolidasi bisa berjalan progresif.
Menurut Arie, selama ini politik representasi yang otorisasinya melekat pada parpol dan parlemen dinilai gagal dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana perjuangan rakyat. "Saya kira calon independen dianggap sebagai alternatif untuk menjawab kebuntuan politik supaya tidak terjebak pada frustrasi politik. Calon independen dalam pemilukada hendaknya dianggap sebagai alternatif mengatasi stagnasi politik, menjebol kebuntuan oligarki dan manipulasi politik representasi," katanya.
Arie berpendapat bahwa kemunculan calon independen dapat menekan biaya politik. Menurutnya, calon independen dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan pembaruan situasi demokrasi yang terjebak pada biaya politik tinggi. Biaya tinggi dalam berpolitik ini sering kali ditunjukkan oleh parpol sehingga berujung pada praktik korupsi. Ia mengharapkan agar calon independen memiliki terobosan baru untuk membawa perubahan.
"Memang tidak mudah untuk memenangkan pertarungan ini di mana pemilihnya juga sudah pragmatis. Namun, semuanya masih mungkin terjadi, jika calon independen mau bekerja keras menciptakan strategi dan terobosan baru sebagai alternatif membawa perubahan yang lebih baik," ujarnya.

Editor :

Laksono Hari W

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/19/21144139/Calon.Independen.Muncul.Akibat.Frustrasi.Politik

Faisal-Biem telah Torehkan Sejarah

Rabu, 11 Juli 2012 19:09

Faisal-Biem (IST) itoday - Faisal Basri-Biem Benyamin, duet pasangan calon independen, bila melihat hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei, memang sepertinya tak mungkin menang. Karena hasil hitung cepat, mencatatkan pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara yang kemungkinan melenggang ke putaran dua Pilkada DKI. "Bagaimanapun calon independen Faisal- Biem telah menorehkan sejarah melakukan upaya pembaruan dalam politik melawan oligarkhi politik dan korupsi," kata Pengamat Politik UGM, Arie Sudjito, di Jakarta, Rabu (11/7). Menurutnya, motivasi, strategi dan orientasi cerdas yang dilakukan Faisal-Biem, akan dicatat publik sebagai gagasan brilian mewujudkan cita-cita  perbaikan jakarta. Faisal-Biem dan tim telah berjuang dan memberi makna kontestasi dalam pemilu. "Kami ajak kawan-kawan  tetap semangat, melanjutkan perjuangan dan mari menghimpun kekuatan ini agar terus menumbuhkan energi gerakan sosial," papar Arie Kata dia, Faisal-Biem telah menjadi teladan dan tokoh pembaruan politik yang ditopang kerja keras  timnya. "Jangan pernah menyerah untuk perjuangan memperbaiki keadaan," ujarnya. Kata Arie, Faisal menyadari, perjuangan memperjuangkan nasib rakyat dan warga tak berhenti hanya  dalam  Pilkada. Justru gerakan Faisal- Basri akan mengilhami daerah lain sebagai bagian gerakan sosial politik independen melawan parpol yang korup. "Keyakinan kedepan, eksperimen Faisal Basri akan menumbuhkan energi baru, perwujudan transformasi politik warga dalam demokrasi," pungkasnya. Laporan: Agus Supriyatna http://www.itoday.co.id/politik/faisal-biem-telah-torehkan-sejarah

Pengamat: Giliran Golkar Tersandera Korupsi

Partai Golkar (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA—Minggu, 08 Juli 2012, 19:06 WIB

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito mengatakan, terseretnya Partai Golkar ke beberapa kasus hukum belakangan ini lantaran kondisi di internal yang tidak solid. Terutama terkait dengan penetapan ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres tunggal Golkar.

"Kita tidak terlalu sulit sendiri mengatakan karena di dalam Golkar tidak solid. Maka celah ini rentan dan gampang dibaca kompetitor. Seperti Demokrat yang kemarin dihabisi lawan politiknya dan memanfaatkan isu ini. Partai lain pun ikut melakukan hal yang sama,’’ katanya ketika dihubungi, Ahad (8/6).

Kasus korupsi yang tekait dengan Partai Golkar mulai mengemuka bersamaan dengan pelaksanaan  rapat pimpinan nasional (rapimnas). Yaitu, forum tertinggi setelah musyawarah nasional yang digelar dengan agenda tunggal, menetapkan Ical sebagai capres.

Pada saat bersamaan, politisi Golkar di Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak lama berselang, giliran bendahara umum Setya Novanto, wakil ketua umum Agung Laksono, dan anggota Komisi X DPR, Kahar Muzakir yang dipanggil KPK. Mereka diperiksa terkait dengan kasus pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau.

Menurut Arie, politik saling serang dan balas dendam itu akan semakin tajam seiring dengan semakin dekatnya pemilu 2014. Apalagi ketika ada capres yang mulai menguat. Ini lantaran, partai politik di Indonesia menerapkan pola yang salah.

Yaitu, tidak diisi dengan perdebatan ideologi dan nilai. Melainkan malah menggunakan sentimen personal dan saling serang yang bersifat pragmatis. Yaitu bertujuan semata untuk pemenangan. 

Ia melihat, itu tercermin dari pola persaingan yang saling sandera. Alih-alih mengeksplorasi kelebihan partai masing-masing. Namun malah menggunakan kelemahan partai lain untuk meningkatkan citra partainya di mata masyarakat.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/07/08/m6ucag-pengamat-giliran-golkar-tersandera-korupsi