Publik Butuh Capres Alternatif

NASIONAL | Polka1Kamis, 19 Juli 2012

Pilpres 2014 I Parpol Harus Tetap Ada di Alam Demokrasi
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, mengatakan calon presiden (capres) alternatif bisa mengobati kejenuhan publik terhadap caloncalon yang diusung partai saat ini.

Partai pun mestinya jangan alergi terhadap calon alternatif dan tak mematok harga mati bahwa capres itu harus dari internal partai. "Berdasarkan kebutuhan kuali tas demokrasi, capres alternatif diperlukan. Sekarang kan terjadi kejenuhan terhadap calon-calon dari partai," kata Arie, di Jakarta, Rabu (18/7).

Calon alternatif yang diperlukan, kata Arie, dalam pengertian memiliki dia itu benar-benar calon yang punya kapasitas dan menjadi harapan rakyat. Karena selama ini yang tersaji adalah calon-calon stok lama yang jelas-jelas sebagian besar reputasinya kurang mengkilap.

"Paling capres alternatif itu adalah orang yang punya kredibilitas kuat dan tidak tersangkut kasus korupsi." Sehingga, kata dia, mampu mendongkrak harapan baru. Ketika panggung politik tercemar oleh kasus-kasus korupsi, apatisme publik kian melonjak.

Ditambah lagi, nama-nama yang sekarang digadang sebagai capres, hanya bermodal uang dan popularitas. "Jika capres baru yang bersih dan kredibel tak muncul maka demokrasi akan terus lesu," kata dia. Saatnya figur bersih dan memiliki leadership kuat diperlukan untuk perbaikan keadaan Indonesia.

Dia tak mesti datang dari parpol. Namun sosok yang tak punya jejak rekam buruk. Arie menambahkan saatnya pemilih kritis dan tidak terpesona pendekatan pencitraan. Dan memilih figur berdasarkan trackrecord, komitmen ideologi perjuangan, serta cita-citanya.

Secara terpisah, mantan Presiden BJ Habibie berharap Pemilihan Presiden 2014 memberikan kesempatan bagi capres yang bukan berasal dari partai politik. Pernyataan ini tidak lain karena kegerahan dia terhadap sikap partai politik yang mudah mengeluarkan ultimatum akan memecat kader jika mencalonkan diri sebagai presiden dari partai lain.

"Itu merugikan karena partai akan kehilangan kadernya yang potensial. Ada satu budaya Indonesia yang bisa diterapkan yakni mengalah untuk menang. Jadi, kalau ada senior yang akan maju, beri kesempatan kepada senior," ujar BJ Habibie saat menjadi pembicara dalam peringatan satu tahun acara "Managing The Nation With Tanri Abeng," di Jakarta, Selasa (18/7) malam.

Kader Potensial
Habibie menyarankan jika ada kader potensial yang mendapatkan ultimatum seperti itu, sebaiknya jangan sampai mau keluar. Sebaliknya, dia harus bisa merongrong orang yang mengancamnya untuk keluar dari partai.

"Asalkan ada dasar hukum yang membolehkan," ujar dia. Sebelumnya, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyatakan siap dipecat dari Partai Golkar jika ada partai politik yang mengusungnya sebagai capres.

Hal itu terkait dengan salah satu keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Bogor, pada 28-30 Juni 2012, jika ada kader Partai Golkar yang diusung sebagai capresn atau calon wakil presiden dari partai lain, akan diberhentikan.

Rapimnas Partai Golkar itu juga memutuskan mengusung secara resmi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, sebagai capres dari partai tersebut. Beberapa partai mulai memberi lampu hijau pada Jusuf Kalla untuk maju sebagai capres 2014.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menambahkan walaupun pandangan masyarakat terhadap parpol semakin sinis, dia masih melihat parpol harus tetap ada di alam demokrasi. "Okelah kalau kita sekarang tidak happy dengan keberadaan partai politik. Tapi parpol harus tetap ada karena merupakan pilar demokrasi," ujarnya.

Menurut dia, parpol sudah teruji sebagai tempat persemayaman pemimpin-pemimpin yang demokratis. "Memang saat ini kita tidak nyaman dengan keberadaan parpol yang selalu elitis. Parpol yang tertinggi menindas parpol baru agar tidak muncul bahkan anaknya sendiri," jelas dia.

Oleh karena itu, masyarakat harus mendorong agar parpol-parpol yang ada sekarang jadi lebih baik dan tidak menindas. Menurut dia, parpol lebih baik ada dibandingkan tidak ada sama sekali karena bisa mengimbangi otoriterisme. "Tinggal kita sendiri mendorong agar parpol jadi lebih baik seperti di Amerika. Kita harus mendorong ke arah sana," tegasnya.

Mahfud juga mengkritik sistem perpolitikan di Indonesia yang pihak parpol selalu mengasumsikan bahwa figur yang terbaik adalah ketua umum. Padahal ketua umum merupakan hasil kongres, yang mungkin bisa dimanipulasi. "Padahal banyak kader-kader yang lebih berkompeten untuk maju sebagai pemimpin," kata Mahfud. ags/nsf/Ant/P-3
ISTIMEWA
http://m.koran-jakarta.com/?id=96055&mode_beritadetail=1