Jumat, 20/07/2012 15:57 WIB

Jokowi vs Foke, Bagaimana Golput di Putaran Kedua?

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta Saat digelar dengan enam pasangan, angka pemilih golongan putih (golput) di putaran pertama Pilgub DKI Jakarta mencapai angka 36 persen. Bagaimana dengan putaran kedua, di mana tinggal tersisa Jokowi-Basuki versus Foke-Nara?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito menilai ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di putaran kedua. Namun prediksinya, angka golput malah akan meningkat.

"Saya kira akan meningkat," kata Arie saat berbincang lewat telepon, Jumat (20/7/2012).

Menurut dosen pengajar Sosiologi ini, banyak faktor yang bisa menyebabkan peningkatan itu terjadi. Pertama, suasana Pilgub DKI yang memanas bukan karena substansi, tapi lebih ke pencitraan, bahkan cenderung ke isu SARA.

"Isu SARA itu dangkal dan kemungkinan meluas, itu tidak menarik bagi masyarakat dan malah bikin golput meningkat," terangnya.

Kedua, calon yang dipilih masyarakat kini terbatas. Bila sebelumnya ada enam pasangan calon, kini hanya tersisa dua pasangan yang belum tentu sreg di hati sebagian pemilih.

"Misalnya belum tentu pemilih Faisal-Biem milih mereka berdua. Pemilih Faisal itu punya sikap, lebih cerdas, tidak digerakkan duit, tidak akan mudah dia dukung Jokowi," paparnya.

Ketiga, ada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum beres. KPU DKI harus segera menyelesaikan masalah ini, bila di putaran kedua ingin menekan angka golput.

"Kecuali KPUD punya strategi lain, misalnya mempermudah pemilih untuk menyalurkan suaranya," harap Arie.

Meski angka golput tetap cenderung tinggi, Arie memprediksi Jokowi-Basuki bakal tetap unggul di putaran kedua. Selain punya angka besar saat putaran pertama, pasangan yang didukung oleh Gerindra dan PDIP itu juga mampu mengemas kelemahan Foke jadi sebuah peluang suara.

"Dia berhasil memanfaatkan momentum kelemahan Foke," tutupnya.

Foke dan Jokowi Harus 'Perang' Substansi, Bukan Citra atau SARA

Jumat, 20/07/2012 14:25 WIB 
Rachmadin Ismail - detikNews

 Jakarta Pertarungan antara pasangan Jokowi-Basuki dan Foke-Nara di putaran pertama Pilgub DKI Jakarta dinilai hanya menyangkut pencitraan saja. Di putaran kedua nanti, keduanya harus lebih sering adu substansi program kerja, jangan malah memunculkan isu SARA.

"Seharusnya nanti lebih banyak perang substansi, kemarin itu hanya citra. Jangan terjebak perang citra terus," ujar pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito, saat berbincang lewat telepon, Jumat (20/7/2012).

Menurut Arie, isu SARA yang belakangan ramai juga jangan sampai terus digulirkan. Selain dangkal, isu itu hanya akan membuat suasana demokrasi di Jakarta tak kondusif.

"Malulah kalau SARA, kemarin itu perang citra saja sudah buruk, apalagi perang SARA. Harusnya jangan perang SARA, tapi substansi," sambungnya.

Kemenangan Jokowi pada putaran pertama, kata pengajar Sosiologi UGM ini, lebih kepada faktor citra. Wali Kota Surakarta itu mampu mengemas dirinya lebih baik dari Foke, yang incumbent dan tercitrakan buruk kinerjanya.

"Jokowi bukan incumbent, jadi dia seolah figur perubahan dan berhasil mengolah kelemahan Foke. Tapi tak ada yang istimewa soal substansi dari Jokowi. Dia hanya berhasil memanfaatkan momentum kelemahan Foke," paparnya.

Sebelumnya dalam rekapitulasi penghitungan suara pilgub DKI Jakarta, Jokowi-Basuki unggul. Mereka mendapat 42,6 persen suara, meninggalkan Foke-Nara yang mendapat 34,05 persen.

Berikut hasil final penghitungan suara (real count) yang rekapitulasinya dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012) dan dibacakan langsung oleh Ketua KPUD DKI Jakarta Dahliah Umar:

1. Pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli: 1.476.648 (34,05%)
2. Pasangan Hendardji dan Rieza: 85.990 (1,98%)
3. Pasangan Joko Widodo dan Basuki T Purnama: 1.847.157 (42,6%)
4. Pasangan Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini: 508.113 (11,72%)
5. Pasangan Faisal Basri dan Biem Benjamin: 215.935 (4,98%)
6. Pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono: 202.643
(4,http://news.detik.com/read/2012/07/20/142523/1970589/10/foke-dan-jokowi-harus-perang-substansi-bukan-citra-atau-sara67%)

(mad/nrl)

Putusan MA Tak Penjara Korupsi Rp 5 Juta Angin Segar untuk Koruptor

Minggu, 15/07/2012 16:40 WIB Sukma Indah Permana - detikNew

Jakarta Putusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak memenjarakan terdakwa korupsi Rp 5 juta disayangkan banyak pihak. MA dinilai memberikan angin segar bagi koruptor dan bencana bagi masyarakat.

"Ini akan memberi angin segar untuk koruptor dan bencana untuk masyarakat. Koruptor itu kan orang-orang dari kelas elit dan penguasa," ujar sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito saat dihubungi detikcom, Minggu (15/7/2012).

Menurutnya, korupsi di Indonesia saat ini sudah merusak sistem. Dengan keluarnya putusan ini, MA membuka peluang bagi koruptor bersiasat untuk dapat lolos dari jeratan hukum.

"Kita tahu, hakim tipikor di daerah-daerah juga banyak yang memberikan hukuman ringan dan juga membebaskan. Sekarang justru malah diberi celah lebih lebar lagi," tambahnya.

Arie juga menilai bahwa putusan ini merupakan langkah mundur dalam proses pemberantasan korupsi. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang masih belum tersentuh para penegak hukum, misalnya membenahi proses hukuman bagi koruptor.

"Banyak koruptor yang dapat fasilitas spesial, itu kan harusnya dibenahi dulu. Semestinya ada progres, ini malah mundur," tutur Arie.

Selain itu, Ari juga menilai bahwa putusan ini bersifat diskriminatif dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. "Yang maling ayam saja dipenjara, ini akan membuat masyarakat tidak percaya pada lembaga hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui Agus adalah Sekretaris Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur, dan penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mempergunakan dana ADD tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 5,795 juta. Sedangkan anggaran sebesar Rp 29,928 telah dipergunakan untuk pembangunan jalan paving di Dusun Mujahidin, Dusun Krajan dan Dusun Baiturrohman.

PN Probolinggo dan PT Surabaya mengganjar Agus Siyadi dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dan uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi. Tidak terima, Agus pun kasasi dan dikabulkan.

"Menjatuhkan pidana selama 2 bulan. Pidana itu tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari selama 4 bulan berakhir apabila terdakwa dipersalahkan," demikian bunyi putusan yang diketok pada 25 Januari 2012 oleh majelis hakim Imron Anwari (ketua), Surachmin dan MS Lumme.

(asp/nal)
http://news.detik.com/read/2012/07/15/164034/1965793/10/putusan-ma-tak-penjara-korupsi-rp-5-juta-angin-segar-untuk-koruptor

Parpol Diduga Hambat Suara Calon Independen

Perkotaan, Koran Jakarta

Jumat, 20 Juli 2012

Pilkada DKI I Anggota KPU DKI Layak Diberikan Sanksi

IST

JAKARTA - Partai politik (parpol), Dinas Kependudukan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta diduga melakukan rekayasa dan sengaja membuat kebijakan yang tidak membolehkan warga menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai tanda sah untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta.

"Tujuan dari rekayasa itu adalah untuk menghambat laju dan melesatnya pasangan calon independen," tegas Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, di Jakarta, Kamis (19/7).

Said mempertanyakan kebijakan KPU Provinsi DKI Jakarta, mengapa pada putaran pertama penggunaan KTP atau KK tidak diperbolehkan untuk memilih. Padahal, pada pemilihan presiden putaran kedua 2009, penggunaan KTP dan KK telah dilegitimasi pengunaannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apakah pola seperti ini yang disebut demokrasi? Parpol terindikasi tidak rela calon independen menjadi pemenang. Ada indikasi kuat untuk menyingkirkan calon independen dalam percaturan politik nasional. Parpol tidak boleh mematikan hak rakyat yang ingin mendukung calon independen," tegas Said.

Perkiraan jumlah warga DKI yang tidak bisa memilih 1,3 juta jiwa atau sepertiga dari jumlah pemilih. Pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemenang putaran pertama hanya memperoleh 1.847.157 suara.

Jumlah tersebut sedikit sekali perbedaannya dengan jumlah suara yang hilang, yakni 1,3 juta jiwa. Said menambahkan bila calon independen menang dalam Pilkada DKI Jakarta, bukan tidak mungkin dorongan agar calon independen diperbolehkan maju dalam Pilpres 2014 bakal menguat.

Itulah yang paling dikhawatirkan oleh partai politik. Melalui perhitungan manual, Kamis (19/7), KPU DKI Jakarta resmi menetapkan pasangan nomor urut 3, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, sebagai pemenang pada putaran pertama dengan perolehan 1.847.157 suara.

Pada posisi kedua, pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli memperoleh 1.476.648 suara, sedangkan pasangan calon dari jalur independen dengan nomor urut lima, Faisal Basri dan Biem Benjamin memperoleh 215.935 suara.

Banyak keanehan dalam DPT Pilkada DKI. Berdasarkan pantauan Koran Jakarta, banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama 11 Juli lalu. Puluhan warga Gading Nias Residence, Kelapa Gading, Jakarta Utara, misalnya, terpaksa berunjuk rasa di tempat pemungutan suara (TPS) 092 karena nama mereka tidak ada di DPT, padahal mereka sudah mendaftar.

Kekecewaan yang sama dialami sejumlah warga di RT 10 RW 07, Tugu Selatan, Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Ivon Kencen, istri dari Simon Simanjuntak, misalnya, tidak mendapatkan kartu undangan dan kartu pemilih, padahal suaminya mendapatkan kartu tersebut. "Bagaimana mungkin itu terjadi. Dalam satu KK, suami bisa memilih, tetapi istrinya tidak. Ini konspirasi," tegas Said.

Mendapat Sanksi
Hal yang sama diungkapkan pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito. Arie juga menilai terlalu aneh bila banyak ditemukan satu keluarga ada yang terdaftar dan ada yang tidak. "Padahal, tinggal satu rumah. Sangat mungkin itu disengaja sebagai upaya menjegal kandidat tertentu. Saya kira publik harus kritis," kata Arie.

Kredibilitas KPU DKI patut dipertanyakan. Bila terbukti melakukan kesengajaan, Arie setuju KPU DKI diberikan sanksi berupa pencopotan dari jabatannya. Ketidakprofesionalan KPU DKI itu telah menyebabkan Pilkada DKI berlangsung tidak fair.

"Jika proses pilkada tidak sehat, hasilnya akan dipertanyakan. Di situlah akan muncul krisis legitimasi terhadap pemenang pilkada," kata Arie. ags/nsf/frn/P-4http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/96138

Publik Butuh Capres Alternatif

NASIONAL | Polka1Kamis, 19 Juli 2012

Pilpres 2014 I Parpol Harus Tetap Ada di Alam Demokrasi
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, mengatakan calon presiden (capres) alternatif bisa mengobati kejenuhan publik terhadap caloncalon yang diusung partai saat ini.

Partai pun mestinya jangan alergi terhadap calon alternatif dan tak mematok harga mati bahwa capres itu harus dari internal partai. "Berdasarkan kebutuhan kuali tas demokrasi, capres alternatif diperlukan. Sekarang kan terjadi kejenuhan terhadap calon-calon dari partai," kata Arie, di Jakarta, Rabu (18/7).

Calon alternatif yang diperlukan, kata Arie, dalam pengertian memiliki dia itu benar-benar calon yang punya kapasitas dan menjadi harapan rakyat. Karena selama ini yang tersaji adalah calon-calon stok lama yang jelas-jelas sebagian besar reputasinya kurang mengkilap.

"Paling capres alternatif itu adalah orang yang punya kredibilitas kuat dan tidak tersangkut kasus korupsi." Sehingga, kata dia, mampu mendongkrak harapan baru. Ketika panggung politik tercemar oleh kasus-kasus korupsi, apatisme publik kian melonjak.

Ditambah lagi, nama-nama yang sekarang digadang sebagai capres, hanya bermodal uang dan popularitas. "Jika capres baru yang bersih dan kredibel tak muncul maka demokrasi akan terus lesu," kata dia. Saatnya figur bersih dan memiliki leadership kuat diperlukan untuk perbaikan keadaan Indonesia.

Dia tak mesti datang dari parpol. Namun sosok yang tak punya jejak rekam buruk. Arie menambahkan saatnya pemilih kritis dan tidak terpesona pendekatan pencitraan. Dan memilih figur berdasarkan trackrecord, komitmen ideologi perjuangan, serta cita-citanya.

Secara terpisah, mantan Presiden BJ Habibie berharap Pemilihan Presiden 2014 memberikan kesempatan bagi capres yang bukan berasal dari partai politik. Pernyataan ini tidak lain karena kegerahan dia terhadap sikap partai politik yang mudah mengeluarkan ultimatum akan memecat kader jika mencalonkan diri sebagai presiden dari partai lain.

"Itu merugikan karena partai akan kehilangan kadernya yang potensial. Ada satu budaya Indonesia yang bisa diterapkan yakni mengalah untuk menang. Jadi, kalau ada senior yang akan maju, beri kesempatan kepada senior," ujar BJ Habibie saat menjadi pembicara dalam peringatan satu tahun acara "Managing The Nation With Tanri Abeng," di Jakarta, Selasa (18/7) malam.

Kader Potensial
Habibie menyarankan jika ada kader potensial yang mendapatkan ultimatum seperti itu, sebaiknya jangan sampai mau keluar. Sebaliknya, dia harus bisa merongrong orang yang mengancamnya untuk keluar dari partai.

"Asalkan ada dasar hukum yang membolehkan," ujar dia. Sebelumnya, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyatakan siap dipecat dari Partai Golkar jika ada partai politik yang mengusungnya sebagai capres.

Hal itu terkait dengan salah satu keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Bogor, pada 28-30 Juni 2012, jika ada kader Partai Golkar yang diusung sebagai capresn atau calon wakil presiden dari partai lain, akan diberhentikan.

Rapimnas Partai Golkar itu juga memutuskan mengusung secara resmi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, sebagai capres dari partai tersebut. Beberapa partai mulai memberi lampu hijau pada Jusuf Kalla untuk maju sebagai capres 2014.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menambahkan walaupun pandangan masyarakat terhadap parpol semakin sinis, dia masih melihat parpol harus tetap ada di alam demokrasi. "Okelah kalau kita sekarang tidak happy dengan keberadaan partai politik. Tapi parpol harus tetap ada karena merupakan pilar demokrasi," ujarnya.

Menurut dia, parpol sudah teruji sebagai tempat persemayaman pemimpin-pemimpin yang demokratis. "Memang saat ini kita tidak nyaman dengan keberadaan parpol yang selalu elitis. Parpol yang tertinggi menindas parpol baru agar tidak muncul bahkan anaknya sendiri," jelas dia.

Oleh karena itu, masyarakat harus mendorong agar parpol-parpol yang ada sekarang jadi lebih baik dan tidak menindas. Menurut dia, parpol lebih baik ada dibandingkan tidak ada sama sekali karena bisa mengimbangi otoriterisme. "Tinggal kita sendiri mendorong agar parpol jadi lebih baik seperti di Amerika. Kita harus mendorong ke arah sana," tegasnya.

Mahfud juga mengkritik sistem perpolitikan di Indonesia yang pihak parpol selalu mengasumsikan bahwa figur yang terbaik adalah ketua umum. Padahal ketua umum merupakan hasil kongres, yang mungkin bisa dimanipulasi. "Padahal banyak kader-kader yang lebih berkompeten untuk maju sebagai pemimpin," kata Mahfud. ags/nsf/Ant/P-3
ISTIMEWA
http://m.koran-jakarta.com/?id=96055&mode_beritadetail=1 

Pemilih Harus Sensitif dan Menjaga Rasa Solidaritas

Tribunnews.com - Selasa, 10 Juli 2012 09:32 WIB

Laporan Wartawan Tribun Jakarta Mochamad Faizal Rizki
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menanggapi ancaman besar terjadinya politik uang saat masa pencoblosan, Pengamat Politik dari UGM Arie Sudjito mengatakan, pemilih harus solid berjejaring dan menjadi pengawas aktif.
"Pemilih harus sensitif dan menjaga rasa solidaritas. Kekuatan Faisal-Biem adalah pada solidaritas warga," kata Arie melalui siaran pers yang diterima Tribun Jakarta Selasa, (10/7/2012).
Arie mengimbau masyarakat untuk langsung mengangkatnya ke publik dan media jejaring sosial, jika menemukan terjadinya pelanggaran tersebut.
"Jangan takut represi. Hukum harus ditegakkan agar warga berdaulat. Harus secepatnya diangkat ke publik (jika ditemui pelanggaran)," lanjut dia.
Arie menyarankan agar Tim Sukses Faisal-Biem menggandeng media dengan menyiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sekaligus memastikan perlawanan terhadap kelompok-kelompok manipulator tersebut.http://jakarta.tribunnews.com/2012/07/10/pemilih-harus-sensitif-dan-menjaga-rasa-solidaritas

Menembus Kebuntuan dengan Calon Independen

JAJAK PENDAPAT KOMPAS

Senin, 16 Juli 2012 

Sultani

Kehadiran calon independen dalam pemilihan kepala daerah memiliki legitimasi yang sah seperti halnya kontestasi melalui partai politik. Kemunculannya menjadi alternatif bagi keberadaan partai politik yang semakin oligarkis dan berorientasi kepada politik uang.
Tampilnya pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-A Rizki Patria dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 sebagai calon nonparpol menarik perhatian sejumlah kalangan. Di tengah dominasi mekanisme melalui partai politik dan pragmatisme pemilih di Jakarta, kedua pasangan calon ini bisa mengumpulkan dukungan langsung dari masyarakat sebagai syarat pencalonan.
Sebut saja Faisal Basri dan Biem Benjamin dalam Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Popularitas dan integritas Faisal sebagai seorang aktivis dan intelektual cukup dikenal luas oleh publik Jakarta. Sementara Biem Benjamin adalah putra Betawi asli yang juga anak dari seniman kondang Jakarta, (almarhum) Benyamin Sueb. Kekuatan inilah yang menjadi modal dasar pasangan ini untuk mendapatkan tiket masuk ke arena pilkada.
Meski tidak lolos ke putaran kedua, pasangan calon independen ini telah mencuri perhatian dan simpati publik. Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada 11 Juli 2012 memperlihatkan, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin mendulang suara (5,07 persen) di atas perolehan suara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono (4,74 persen) yang diusung oleh sejumlah parpol.
Koreksi parpol
Calon independen bukanlah hal baru dalam sistem politik Indonesia. Pada Pemilu 1955, keberadaan calon independen sebagai peserta pemilu sudah diakomodasi secara konstitusional oleh negara. Para tokoh yang enggan menggunakan parpol sebagai kendaraan politik lebih memilih jalur nonparpol untuk menjadi anggota konstituante.
Pada masa Orde Baru, keberadaan calon independen dihapus seiring dengan proses fusi terhadap organisasi peserta pemilu. Artinya, untuk menduduki jabatan-jabatan politis seperti anggota DPR/DPRD, rezim Orde Baru hanya mengakomodasi melalui tiga partai politik yakni Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Mekanisme seperti ini terus bertahan hingga era Reformasi.
Pendeknya, sejak Pemilu 1971-2004 rakyat Indonesia hanya dibiasakan memilih partai sebagai sarana untuk mengantarkan wakil-wakilnya menuju parlemen dan jabatan politik lainnya. Dalam kurun waktu empat dekade tersebut, parpol telah mendominasi orientasi dan pilihan politik rakyat.
Namun, kecenderungan orientasi kepada kekuasaan membuat parpol mengabaikan fungsi kelembagaannya dan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama perjuangan. Politik representasi yang otorisasinya melekat pada parpol gagal dimanfaatkan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kondisi inilah yang menghancurkan citra parpol saat ini. Dalam sejumlah pengumpulan pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terungkap tentang citra negatif partai politik di mata publik.
Dalam jajak pendapat pada Mei dan November 2011 terungkap bahwa apresiasi publik begitu rendah terhadap fungsi parpol. Mayoritas responden (80-an persen) menjawab tidak puas terhadap fungsi parpol ini. Tahun ini, melalui jajak pendapat yang dilakukan pada Maret, April, dan Mei terungkap pula hasil yang sama. Ketidakpuasan masih mendominasi jawaban responden.
Rendahnya apresiasi publik terhadap fungsi parpol terutama dipicu terungkapnya banyak kasus korupsi baik oleh anggota DPR/DPRD maupun kepala daerah yang diusung oleh parpol.
Terobosan baru
Ketika pemerintah membuka keran hukum bagi masuknya kandidat dari jalur nonparpol melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, animo masyarakat untuk menggunakan jalur ini meningkat. Setelah kemenangan pasangan calon independen dalam Pilkada Kabupaten Rote Ndao (NTT), Kabupaten Batubara (Sumatera Utara), dan Garut (Jawa Barat) pada 2008, calon independen terus bermunculan.
Catatan Litbang Kompas menunjukkan, sepanjang pelaksanaan pilkada tahun 2010, calon independen muncul dalam 71 pilkada kabupaten/kota yang tersebar di 17 provinsi. Dibandingkan dengan jumlah kandidat berbasis parpol, calon independen hanya sepertiga bagian (30,8 persen) dari total 426 pasang kandidat.
Dari semua calon independen yang bertarung, hanya 10 pasang yang memenangkan pilkada. Sisanya kalah dengan dukungan suara yang bervariasi. Meski masih jauh di bawah kemenangan calon-calon dari parpol, dukungan terhadap calon independen ini merefleksikan munculnya harapan baru dari rakyat.
Kepercayaan terhadap calon independen menguat lantaran mereka dipercaya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang relatif lebih kecil ketimbang calon dari parpol. Pendapat ini terungkap dalam survei Kompas pada November 2011 dan Mei 2012.
Hasil survei publik tersebut menyatakan bahwa parpol masih mengutamakan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan rakyat. Fenomena ini bisa dilihat dari kualitas para penyelenggara negara yang berasal dari partai politik.
Jajak pendapat Kompas pada Agustus tahun lalu mengungkapkan dua dari tiga responden menyatakan tidak puas terhadap para penyelenggara negara yang terpilih melalui parpol.
Calon independen dipercaya bisa meminimalkan praktik korupsi karena setiap calon tidak punya kewajiban untuk membayar mahar kepada parpol sebagai uang sewa kendaraan politik. Artinya, dengan calon independen, biaya politik bisa ditekan seminimal mungkin.
Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Arie Sudjito mengatakan, ”Calon independen merupakan alternatif untuk menjawab kebuntuan politik supaya tidak terjadi frustrasi politik. Calon independen hendaknya dianggap sebagai alternatif mengatasi stagnasi politik, serta menjebol kebuntuan oligarki dan manipulasi politik representasi.” (Kompas.com, 19/6/2012).
Dengan kata lain, terobosan baru yang diharapkan bisa dilakukan calon independen adalah mengoreksi kebuntuan oligarki dan perilaku korup yang selama bertahun-tahun telah diciptakan oleh parpol.(Litbang Kompas)
http://nasional.kompas.com/read/2012/07/16/02210954/Menembus.Kebuntuan.dengan.Calon.Independen

Calon Independen Muncul Akibat Frustrasi Politik

Penulis : Kurnia Sari Aziza | Selasa, 19 Juni 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta terbilang sangat unik karena doiikuti dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen. Kemunculan calon non-partai ini dinilai sebagai pertanda rasa frustrasi warga terhadap kehidupan berpolitik.
Staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, mengatakan, Independensi itu muncul karena adanya situasi kegundahan politik di mana-mana. Ia menilai keberadaan calon independen itu merupakan terobosan baru.
"Kalau masyarakat ini semakin frustasi tidak ada jalan penyelesaiannya, maka situasi politik menjadi chaotic," ujar pengamat sosiologi itu dalam diskusi "Mencari Pemimpin Jakarta: Independen atau Partai"  di Gedung Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2012).
Ia mengatakan, dorongan reformasi partai politik (parpol) ternyata tidak menghasilkan perubahan mendasar. Dari situlah masyarakat melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan untuk memastikan agar demokrasi dan konsolidasi bisa berjalan progresif.
Menurut Arie, selama ini politik representasi yang otorisasinya melekat pada parpol dan parlemen dinilai gagal dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana perjuangan rakyat. "Saya kira calon independen dianggap sebagai alternatif untuk menjawab kebuntuan politik supaya tidak terjebak pada frustrasi politik. Calon independen dalam pemilukada hendaknya dianggap sebagai alternatif mengatasi stagnasi politik, menjebol kebuntuan oligarki dan manipulasi politik representasi," katanya.
Arie berpendapat bahwa kemunculan calon independen dapat menekan biaya politik. Menurutnya, calon independen dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan pembaruan situasi demokrasi yang terjebak pada biaya politik tinggi. Biaya tinggi dalam berpolitik ini sering kali ditunjukkan oleh parpol sehingga berujung pada praktik korupsi. Ia mengharapkan agar calon independen memiliki terobosan baru untuk membawa perubahan.
"Memang tidak mudah untuk memenangkan pertarungan ini di mana pemilihnya juga sudah pragmatis. Namun, semuanya masih mungkin terjadi, jika calon independen mau bekerja keras menciptakan strategi dan terobosan baru sebagai alternatif membawa perubahan yang lebih baik," ujarnya.

Editor :

Laksono Hari W

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/19/21144139/Calon.Independen.Muncul.Akibat.Frustrasi.Politik

Faisal-Biem telah Torehkan Sejarah

Rabu, 11 Juli 2012 19:09

Faisal-Biem (IST) itoday - Faisal Basri-Biem Benyamin, duet pasangan calon independen, bila melihat hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei, memang sepertinya tak mungkin menang. Karena hasil hitung cepat, mencatatkan pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara yang kemungkinan melenggang ke putaran dua Pilkada DKI. "Bagaimanapun calon independen Faisal- Biem telah menorehkan sejarah melakukan upaya pembaruan dalam politik melawan oligarkhi politik dan korupsi," kata Pengamat Politik UGM, Arie Sudjito, di Jakarta, Rabu (11/7). Menurutnya, motivasi, strategi dan orientasi cerdas yang dilakukan Faisal-Biem, akan dicatat publik sebagai gagasan brilian mewujudkan cita-cita  perbaikan jakarta. Faisal-Biem dan tim telah berjuang dan memberi makna kontestasi dalam pemilu. "Kami ajak kawan-kawan  tetap semangat, melanjutkan perjuangan dan mari menghimpun kekuatan ini agar terus menumbuhkan energi gerakan sosial," papar Arie Kata dia, Faisal-Biem telah menjadi teladan dan tokoh pembaruan politik yang ditopang kerja keras  timnya. "Jangan pernah menyerah untuk perjuangan memperbaiki keadaan," ujarnya. Kata Arie, Faisal menyadari, perjuangan memperjuangkan nasib rakyat dan warga tak berhenti hanya  dalam  Pilkada. Justru gerakan Faisal- Basri akan mengilhami daerah lain sebagai bagian gerakan sosial politik independen melawan parpol yang korup. "Keyakinan kedepan, eksperimen Faisal Basri akan menumbuhkan energi baru, perwujudan transformasi politik warga dalam demokrasi," pungkasnya. Laporan: Agus Supriyatna http://www.itoday.co.id/politik/faisal-biem-telah-torehkan-sejarah

Pengamat: Giliran Golkar Tersandera Korupsi

Partai Golkar (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA—Minggu, 08 Juli 2012, 19:06 WIB

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito mengatakan, terseretnya Partai Golkar ke beberapa kasus hukum belakangan ini lantaran kondisi di internal yang tidak solid. Terutama terkait dengan penetapan ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres tunggal Golkar.

"Kita tidak terlalu sulit sendiri mengatakan karena di dalam Golkar tidak solid. Maka celah ini rentan dan gampang dibaca kompetitor. Seperti Demokrat yang kemarin dihabisi lawan politiknya dan memanfaatkan isu ini. Partai lain pun ikut melakukan hal yang sama,’’ katanya ketika dihubungi, Ahad (8/6).

Kasus korupsi yang tekait dengan Partai Golkar mulai mengemuka bersamaan dengan pelaksanaan  rapat pimpinan nasional (rapimnas). Yaitu, forum tertinggi setelah musyawarah nasional yang digelar dengan agenda tunggal, menetapkan Ical sebagai capres.

Pada saat bersamaan, politisi Golkar di Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak lama berselang, giliran bendahara umum Setya Novanto, wakil ketua umum Agung Laksono, dan anggota Komisi X DPR, Kahar Muzakir yang dipanggil KPK. Mereka diperiksa terkait dengan kasus pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau.

Menurut Arie, politik saling serang dan balas dendam itu akan semakin tajam seiring dengan semakin dekatnya pemilu 2014. Apalagi ketika ada capres yang mulai menguat. Ini lantaran, partai politik di Indonesia menerapkan pola yang salah.

Yaitu, tidak diisi dengan perdebatan ideologi dan nilai. Melainkan malah menggunakan sentimen personal dan saling serang yang bersifat pragmatis. Yaitu bertujuan semata untuk pemenangan. 

Ia melihat, itu tercermin dari pola persaingan yang saling sandera. Alih-alih mengeksplorasi kelebihan partai masing-masing. Namun malah menggunakan kelemahan partai lain untuk meningkatkan citra partainya di mata masyarakat.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/07/08/m6ucag-pengamat-giliran-golkar-tersandera-korupsi