Benahi Ibukota, Jokowi Harus Pelajari Kultur Birokrasi Jakarta

Senin, 24/09/2012 10:05 WIB

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews

Jakarta Terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menurut quick count sejumlah lembaga survei, Jokowi menghadapi tantangan yang besar untuk membenahi Ibukota. Langkah awal yang harus dilakukan Jokowi ialah mengenali medan area kerja, terutama kultur birokrasi di Jakarta.

"Salah satu hal yang harus dilakukan gubernur yang baru yaitu harus mengenali medan area dan kultur birokrasi," ujar pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (23/9/2012) malam.

Arie menilai, kultur masyarakat di wilayah yang baru lebih mudah dipelajari dan dipahami, terutama melalui proses-proses sosial. Namun jika menyangkut birokrasi yang menjadi tipologi pemerintahan suatu daerah, seringkali membutuhkan pengenalan dan pemahaman lebih.

"Secara sumber daya sudah punya, soal budget mudah dipelajari. Yang sulit itu memahami kultur birokrasi seperti apa," tuturnya.

Terlebih birokrasi yang akan dipimpin oleh Jokowi nantinya merupakan peninggalan dari gubernur sebelumnya, yakni Fauzi Bowo. Biasanya orang baru akan sedikit kesulitan memimpin dan mengatur anak buah yang mungkin masih loyal dengan pemimpin sebelumnya.

"Pemimpin lama memang meninggalkan bekas dan ikatan yang kuat. Mental ini harus diubah. Birokasi itu tumpuannya sistem, bukan orang. Kalau sistemnya baik, orangnya ganti tidak ada masalah. Bukan melayani atasan tapi melayani masyarakat," cetus Arie.

Oleh karena itu, Jokowi harus mampu mempelajari dan menjadikan para birokrat sebagai mitra kerjanya yang sinergis.

Terutama, karena sejumlah target kerja gubernur senantiasa bersentuhan dengan perangkat birokrasi. Seperti target soal pengentasan kemiskinan dan kemacaten, Jokowi harus memiliki rute memadai dan strategi tertentu.

"Dengan mempelajari, bisa diketahui lelet di level apa, punya treatmant yang berbeda-beda. Di Indonesia kan selalu konservatif dan lamban," tandasnya.
http://news.detik.com/read/2012/09/24/100517/2031736/10/benahi-ibukota-jokowi-harus-pelajari-kultur-birokrasi-jakarta

Jadi Ketua Fraksi, Saatnya Hidayat Tampil

Sabtu, 22 September 2012, 05:00 WIB REPUBLIKA.CO.ID,Beberapa bulan terakhir, salah satu tokoh politik di negara ini, Hidayat Nur Wahid (HNW), menjadi bahan pembicaraan publik. Dimulai dari “keikhlasannya” untuk dicalonkan menjadi calon gubernur (Cagub)DKI Jakarta hingga akhirnya kembali didudukkan sebagai Ketua Fraksi PKS DPR RI. Sejumlah pihak menganggap, posisi yang ditawarkan kepada Hidayat memang terasa tidak “pas”. Hidayat pada dua pemilu sebelumnya sempat digadang-gadang untuk dicalonkan sebagai calon presiden atau setidaknya wakil presiden dari PKS. Tapi, kemudian publik dibuat terperangah karena PKS tiba-tiba mencalonkannya sebagai cagub dalam Pemilukada DKI Jakarta. Padahal, sebelumnya nama kader PKS, Triwisaksana, yang banyak disebut akan dicalonkan PKS. Kali ini publik dibuat kaget dengan ditempatkannya Hidayat sebagai ketua Fraksi PKS DPR. Banyak yang menganggap bahwa posisi ini tidak pas untuk Hidayat, mengingat sebelumnya Hidayat pernah menduduki posisi ketua MPR RI. Pengamat politik Universitas Gajah Mada Arie Sudjito menilai, pengangkatan ini sengaja untuk memberi “panggung” dan ruang yang lebih luas bagi Hidayat untuk menghadapi Pemilu 2014 mendatang. “Saya pikir memang HNW sengaja diberi panggung untuk melihat elektibilitas publik terhadap HNW,” kata Arie Sudjito, Jumat (21/9). Arie menambahkan, bukan tidak mungkin pengangkatan Hidayat sebagai Ketua Fraksi PKS DPR ini berkaitan dengan kandidat calon presiden (capres) alternatif yang akan diajukan PKS pada 2014 mendatang. Sebelumnya sempat terdengar, PKS akan mencalonkan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai capres dari PKS. Dengan menjadi ketua fraksi, PKS akan melihat sejauh mana respons publik terhadap sosok Hidayat. Jika respons publik terhadap Hidayat cukup besar, PKS memiliki pilihan lain yang akan diajukannya sebagai capres. Selain itu, menurut dia, keberadaan Hidayat di DPR juga untuk menyatukan faksi-faksi yang sempat terjadi di tubuh internal PKS sendiri. Pada beberapa kasus, tidak bisa dimungkiri adanya perpecahan di tubuh PKS. Ia menyebutkan beberapa kasus yang membuat perpecahan di tubuh PKS, seperti kasus kriminalisasi mantan anggota DPR, Misbakhun, sikap PKS dalam kasus Century, dan posisi PKS dalam pemerintahan. Sosok Hidayat yang cukup disegani di PKS diyakini akan menyatukan faksi-faksi di tubuh PKS untuk menghadapi 2014. Redaktur: M Irwan Ariefyanto Reporter: Bilal Ramadhan

Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau kalah dengan partai lain yang sudah mendeklarasikan sejak awal calon presiden mereka. PKS mencalonkan sang presiden partai Lutfhi Hasan Ishaaq. BagPengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, Luthfi berpeluang kecil maju sebagai capres yang diusung PKS. Pada Pemilu 2014 nanti, PKS kemungkinan besar masih jadi partai medioker, belum masuk jajarang elite yang bisa mengusung calon sendiri.

Rabu, 05/09/2012 08:42 WIB

Mungkinkah Presiden PKS Luthfi Hasan Jadi Capres 2014?

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau kalah dengan partai lain yang sudah mendeklarasikan sejak awal calon presiden mereka. PKS mencalonkan sang presiden partai Lutfhi Hasan Ishaaq. Bagaimana peluangnya?

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, Luthfi berpeluang kecil maju sebagai capres yang diusung PKS. Pada Pemilu 2014 nanti, PKS kemungkinan besar masih jadi partai medioker, belum masuk jajarang elite yang bisa mengusung calon sendiri.

"Sebenarnya, PKS tahu Luthfi tidak akan menjadi capres. Mereka hanya ingin menyampaikan ke publik kalau punya calon. PKS punya kapasitas," kata Arie saat berbincang lewat telepon, Rabu (6/9/2012).

Sebagai partai yang duduk di parlemen, PKS jelas ingin punya calon sendiri dari internal sebagai capres. Mereka tak mau kalah dengan partai lain seperti Gerindra, Hanura, PAN dan Golkar yang sudah jauh-jauh hari mengusung nama capres.

"Saya yakin PKS juga masih belum bisa mengkalkulasi bagaimana peluang Luthfi ke depan. Ini bagian dari membangun image, bahwa kami eksis," terangnya.

Secara matematis, peluang Luthfi jadi capres 2014 memang agak sulit. PKS harus kerja keras mendapat kursi mayoritas di parlemen. Mereka harus bersaing dengan partai-partai nasionalis lain yang juga sudah menarik ancang-ancang sejak lama.

"Sekali lagi, ini masih panjang. Jadi bursa ini belum tentu laku juga. Bisa jadi ada yang beli. Ada juga yang diskon atau tidak," analisanya.

Luthfi Hasan Ishaaq MA merupakan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera periode 2009 - 2014. Saat ini dia juga menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS periode 2009 - 2014.

Lulusan Punjab University, Pakistan, dan mengambil gelar master dalam program Islamic Studies ini menguasai beberapa bahasa. Selain itu, Luthfi juga pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun ketika itu mantan Sekjen Parta Keadilan (PK) semasa kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail ini bertugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa.

Luthfi juga merupakan salah satu pendiri PK pada tahun 1998 yang merupakan cikal bakal dari PKS.

(mad/ndu)

http://regional.kompas.com/read/2012/08/24/0217266/Urbanisasi.Tak.Selalu.Merugikan

KEPENDUDUKAN

Urbanisasi Tak Selalu Merugikan

Jumat, 24 Agustus 2012 | 02:17 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah masih menganggap urbanisasi sebagai ancaman kenyamanan penduduk kota. Permukiman kumuh, semrawutnya kota, hingga kriminalitas sering dikaitkan dengan warga dari daerah. Padahal, kehadiran orang desa tetap menguntungkan kota.
”Pengelolaan kota eksklusif, memandang kota hanya dibesarkan oleh dirinya sendiri. Padahal, orang kota tidak bisa berbuat banyak tanpa orang desa,” ujar sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/8).
Pekerja rumah tangga, sopir, tukang sampah, tukang sapu, dan buruh pabrik adalah sebagian pekerjaan yang digeluti warga dari desa. Ketiadaan mereka selama mudik Lebaran terbukti memusingkan warga kota.
Kedatangan warga desa ke kota-kota besar seusai Lebaran seharusnya memberi dampak positif jika pemerintah kota punya rencana mengelola mereka. Pengerahan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyisir dan memulangkan pendatang tak akan pernah efektif selama pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja di desa atau kota kecil tak pernah dilakukan.
Ketua Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi mengatakan, saat ini 54 persen penduduk Indonesia tinggal di kota. Selain akibat urbanisasi, banyak desa juga telah berkembang menjadi kota.
”Lebih banyaknya penduduk yang tinggal di kota sebenarnya pertanda baik. Artinya, makin banyak warga yang menikmati infrastruktur memadai,” katanya.
Namun, itu hanya terjadi di kota-kota yang sedang berkembang selain Jakarta. Jakarta sudah jenuh. Akibatnya, kualitas hidup mereka yang tak mampu bersaing di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan dengan orang desa.
Untuk mencegah makin derasnya urbanisasi, lanjut Sonny, Pemerintah Jakarta perlu bekerja sama dengan paguyuban-paguyuban warga pendatang. Imbauan untuk tidak pindah ke kota harus terukur, didasari fakta berapa banyak pendatang yang berhasil di Jakarta setiap tahun.
Arie menambahkan, kreativitas warga desa perlu dikembangkan hingga mampu berinovasi di tengah keterbatasan sumber daya ekonomi desa. Pemerintah daerah harus berupaya agar daerahnya nyaman secara sosial dan ekonomi hingga masyarakat betah tinggal di desa. (MZW)

Home > Nasional > Politik

'Bukan Hartati, tapi Anas dan SBY yang Jadi Beban Demokrat'

Senin, 13 Agustus 2012, 19:30 WIB

Tahta Aidilla/Republika

Hartati Murdaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mundurnya Hartati Murdaya Poo dari anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat dipandang tak akan mendongkrak popularitas Partai Demokrat.

Justru menurut  pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito untuk memperbaiki elektabilitas partai pemenang pemilu ini dengan menindak tegas tokoh-tokoh partai yang selama ini terkait dengan kasus Nazaruddin. Antara lain, ketua umum Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh dan tokoh-tokoh elit partai lainnya.

Cara lainnya, cetus Arie, ketegasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai tokoh di Partai Demokrat. "Selain itu, selama SBY belum punya sikap tegas terkait posisi Democrat di antara banyaknya tersangka, maka posisi Democrat akan tetap terbayang-terbayang di posisi ini,’’ jelas dia saat dihubungi, Senin (13/8).

Di dalam kasus perselisihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri pun SBY dianggap tidak memperlihatkan sikap yang tegas. "SBY itu selalu dikaitkan dengan Demokrat dan malah menjadi beban. Apa pun yang terjadi di Demokrat itu berpengaruh ke SBY. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilakukan SBY berpengaruh ke Demokrat,’’ cetus Arie.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/08/13/m8ozdv-bukan-hartati-tapi-anas-dan-sby-yang-jadi-beban-demokrat

Jumat, 20/07/2012 15:57 WIB

Jokowi vs Foke, Bagaimana Golput di Putaran Kedua?

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta Saat digelar dengan enam pasangan, angka pemilih golongan putih (golput) di putaran pertama Pilgub DKI Jakarta mencapai angka 36 persen. Bagaimana dengan putaran kedua, di mana tinggal tersisa Jokowi-Basuki versus Foke-Nara?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito menilai ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di putaran kedua. Namun prediksinya, angka golput malah akan meningkat.

"Saya kira akan meningkat," kata Arie saat berbincang lewat telepon, Jumat (20/7/2012).

Menurut dosen pengajar Sosiologi ini, banyak faktor yang bisa menyebabkan peningkatan itu terjadi. Pertama, suasana Pilgub DKI yang memanas bukan karena substansi, tapi lebih ke pencitraan, bahkan cenderung ke isu SARA.

"Isu SARA itu dangkal dan kemungkinan meluas, itu tidak menarik bagi masyarakat dan malah bikin golput meningkat," terangnya.

Kedua, calon yang dipilih masyarakat kini terbatas. Bila sebelumnya ada enam pasangan calon, kini hanya tersisa dua pasangan yang belum tentu sreg di hati sebagian pemilih.

"Misalnya belum tentu pemilih Faisal-Biem milih mereka berdua. Pemilih Faisal itu punya sikap, lebih cerdas, tidak digerakkan duit, tidak akan mudah dia dukung Jokowi," paparnya.

Ketiga, ada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum beres. KPU DKI harus segera menyelesaikan masalah ini, bila di putaran kedua ingin menekan angka golput.

"Kecuali KPUD punya strategi lain, misalnya mempermudah pemilih untuk menyalurkan suaranya," harap Arie.

Meski angka golput tetap cenderung tinggi, Arie memprediksi Jokowi-Basuki bakal tetap unggul di putaran kedua. Selain punya angka besar saat putaran pertama, pasangan yang didukung oleh Gerindra dan PDIP itu juga mampu mengemas kelemahan Foke jadi sebuah peluang suara.

"Dia berhasil memanfaatkan momentum kelemahan Foke," tutupnya.

Foke dan Jokowi Harus 'Perang' Substansi, Bukan Citra atau SARA

Jumat, 20/07/2012 14:25 WIB 
Rachmadin Ismail - detikNews

 Jakarta Pertarungan antara pasangan Jokowi-Basuki dan Foke-Nara di putaran pertama Pilgub DKI Jakarta dinilai hanya menyangkut pencitraan saja. Di putaran kedua nanti, keduanya harus lebih sering adu substansi program kerja, jangan malah memunculkan isu SARA.

"Seharusnya nanti lebih banyak perang substansi, kemarin itu hanya citra. Jangan terjebak perang citra terus," ujar pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito, saat berbincang lewat telepon, Jumat (20/7/2012).

Menurut Arie, isu SARA yang belakangan ramai juga jangan sampai terus digulirkan. Selain dangkal, isu itu hanya akan membuat suasana demokrasi di Jakarta tak kondusif.

"Malulah kalau SARA, kemarin itu perang citra saja sudah buruk, apalagi perang SARA. Harusnya jangan perang SARA, tapi substansi," sambungnya.

Kemenangan Jokowi pada putaran pertama, kata pengajar Sosiologi UGM ini, lebih kepada faktor citra. Wali Kota Surakarta itu mampu mengemas dirinya lebih baik dari Foke, yang incumbent dan tercitrakan buruk kinerjanya.

"Jokowi bukan incumbent, jadi dia seolah figur perubahan dan berhasil mengolah kelemahan Foke. Tapi tak ada yang istimewa soal substansi dari Jokowi. Dia hanya berhasil memanfaatkan momentum kelemahan Foke," paparnya.

Sebelumnya dalam rekapitulasi penghitungan suara pilgub DKI Jakarta, Jokowi-Basuki unggul. Mereka mendapat 42,6 persen suara, meninggalkan Foke-Nara yang mendapat 34,05 persen.

Berikut hasil final penghitungan suara (real count) yang rekapitulasinya dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012) dan dibacakan langsung oleh Ketua KPUD DKI Jakarta Dahliah Umar:

1. Pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli: 1.476.648 (34,05%)
2. Pasangan Hendardji dan Rieza: 85.990 (1,98%)
3. Pasangan Joko Widodo dan Basuki T Purnama: 1.847.157 (42,6%)
4. Pasangan Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini: 508.113 (11,72%)
5. Pasangan Faisal Basri dan Biem Benjamin: 215.935 (4,98%)
6. Pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono: 202.643
(4,http://news.detik.com/read/2012/07/20/142523/1970589/10/foke-dan-jokowi-harus-perang-substansi-bukan-citra-atau-sara67%)

(mad/nrl)